Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Sopir bakal Disanksi

Kepala Dishub Padang Dian Fakri memaparkan Perwako No. 49 Tahun 2020 di sektor transportasi, kemarin. (IST)

Dinas Perhubungan Kota Padang bakal menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan, khususnya di bidang transportasi. Sesuai Perwako No. 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19, setiap pelanggar akan dikenai sanksi kerja sosial hingga denda berupa uang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dian Fakri mengatakan sanksi tersebut akan mulai diberlakukan hari ini (25/6). Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan akan melakukan razia secara mobile. Jika nanti ditemui pelanggaran di lapangan, petugas akan melakukan penindakan.

Dian menjelaskan, jajarannya telah melakukan sosialisasi Perwako No. 49 Tahun 2020 tersebut ke penyedia transportasi yang ada di Kota Padang. Seperti transportasi umum (AKAP, AKDP, angkot, kereta api, kapal laut, becak motor, ojek online dan bendi. Dimana dalam Perwako tersebut diatur bahwa jumlah penumpang tidak melebihi 50 persen dari kapasitas kendaraan, menjaga jarak 1 meter antar penumpang.

Lalu melakukan disinfeksi kendaraan, orang dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dilarang bepergian dengan transportasi umum. Kemudian selama berkendaraan wajib memakai masker bagi pengemudi dan penumpang dan melakukan cek suhu tubuh di lokasi tertentu.

“Perwako tersebut sudah kita sosialisasikan secara masif sejak tanggal 8 Juni lalu,” ujar Dian Fakri, Rabu (24/6). Sosialisasi tersebut, sambung Dian bertujuan agar para penyedia jasa transportasi dapat mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Perwako No. 49 Tahun 2020.

Dengan demikian, tidak ada lagi penyedia jasa transportasi yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut. Sebab, jika melanggar akan ada sanksi berupa kerja sosial dan juga denda uang paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu. “Pemberian sanksi ini akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukannya,” jelas Dian.

Namun Dian berharap jangan sampai ada sopir atau pengemudi yang dikenai sanksi akibat tidak menjalankan protokol kesehatan. Sementara itu, Ketua Organda Kota Padang Mastilizal Aye meminta agar Dishub lebih menggencarkan lagi sosialisasi Perwako tersebut. Sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul sampai dan diketahui oleh penyedia transportasi. Mastilizal juga menyarankan kepada Dishub agar di moda transportasi tersebut dipasang stiker yang berisikan informasi terkait Perwako No. 49 Tahun 2020. (eri)