Tol Padang-Pekanbaru saat ini pembangunannya masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada 2022. Sejak dimulainya proses pembangunan, proyek strategis nasional tersebut, perekonomian masyarakat sekitar telah bergerak. Banyak masyarakat dan pengusaha lokal dilibatkan.
”Ekonomi sudah bergerak di sana saat ini hingga selesai nanti,” ujar Kepala Proyek (Kapro) PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Defi Adrian dalam Diskusi Bulan Jaringan Pemred Sumbar (JPS), di Hotel Grand Zuri Padang, Kamis (25/2). Pergerakan ekonomi masyarakat di daerah pembangunan tol itu, kata Defi, saat ini untuk memenuhi kebutuhan material tol sekitar 8 juta kubik, pasir dan batu 1 juta kubik, beton 1,2 juta kubik, dan bahan lainnya. Semua itu diambil dari masyarakat dan pengusaha lokal.
”Saat ini lebih dari 55 perusahaan supplier dan subkontrak yang bergabung.
Begitu juga tenaga kerjanya, lebih 700 orang bekerja mulai dari engineer hingga pekerja paling bawah. Sebagian besar dari masyarakat lokal,” ungkapnya dalam diskusi JPS bertema ”Membangun Konektivitas Ekonomi Sumbar melalui Jalan Tol Padang-Pekanbaru.”
Untuk mengantisipasi munculnya persoalan dalam proses pembangunan jalan tol yang kini sudah mencapai 5,5 km dari 36,6 km, Defi menyarankan dibentuknya posko bersama tim yang terdiri dari perwakilan BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Nagari dan Jorong/Korong dan pihak terkait lainnya.
”Posko bersama untuk percepatan pembangunan tol ini. Dengan adanya posko tersebut masyarakat punya tempat bertanya dan mendapat informasi yang benar dan jelas. Persoalannya selama ini, masyarakat tidak dapat informasi yang jelas dan diping-pong ke instansi A, B dan seterusnya. Tentu ini membuat masyarakat geram sehingga muncul gejolak,” jelas Defi yang ditugaskan pulang kampung ke Sumbar menuntaskan pembangunan tol ini.
Sebenarnya, lanjut Defi, masyarakat tidak ada yang menolak pembangunan tol ini. Hanya saja informasi yang didapatkan tidak jelas dan detail. Maka, perlu pendekatan dan diskusi bersama masyarakat. Di samping itu, perlu keterbukaan perangkat nagari dan korong dalam proses pembangunan tol ini.
Menurutnya, salah sekali jika ada yang katakan tol ini memisahkan kampung satu dengan yang lain. ”Kita sudah siapkan box traffic untuk jalan masyarakat setempat di bawah jalan tol sehingga tetap terhubung,” katanya.
Terkait progress pembangunan tol Padang-Pekanbaru, katanya memang lebih lambat jika dibandingkan jalan tol lainnya di Trans Sumatera. Namun, saat ini pembebasan lahan dan pengerjaan proyek terus berlangsung. ”Meski begitu, saat ini 98 persen pembebasan lahan hampir selesai. Menunggu tim apraisal membayar ganti ruginya,” pungkas Defi.
Dalam diskusi yang dipandu akademisi Universitas Andalas (Unand) Ilham Aldelino Azre ini, Pakar Ekonomi dari Unand Prof Werry Darta Taifur mengungkapkan bahwa jika tak ada terobosan atau jalan tol Padang-Pekanbaru ini lambat realisasinya, maka dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi Sumbar akan jauh tertinggal.
”Pertumbuhan ekonomi Sumbar akan cenderung menurun kalau tidak ada terobosan, baik arus distribusi, industri maupun penggerak dari sektor lainnya,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand ini.
Mantan Rektor Unand itu menambahkan bahwa jalan tol roh bagi pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, segala perencanaan dan program pemerintah menyejahterakan masyarakat bisa dicapai.
”Kalau Sumbar masih bertahan seperti sekarang, maka pertumbuhan ekonominya akan lebih rendah dari nasional. Harus ada terobosan. Kalau tidak ada jalan tol, ekonomi Sumbar bakal begini-begini saja,” imbuhnya.
Terobosan yang tersedia, lanjut Werry, menggerakkan sektor ekonomi lain dengan tidak lagi hanya bergantung pada sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian sebagai unggulan saat ini terus mengalami penurunan. Begitu pula industri yang kondisinya tidak berkembang. Perlu ada industri hilirisasi produk dari pertanian.
”Maka, jalan tol ini sangat penting untuk ekspansi barang-barang atau produk turunan dari sektor pertanian yang tidak ditemui di daerah lain. Produk-produk ini akan bisa bersaing karena ongkos lebih murah, kualitas baik dan cepat dalam distribusinya,” ungkapnya.
Dalam diskusi yang menerapkan protokol kesehatan ini, hadir narasumber lainnya, yakni Anggota DPRD Sumbar yang juga Penasihat JPS HM Nurnas, Ketua Dewan Pembina Kadin Sumbar Sengaja Budi Syukur, Pakar Kebijakan Publik Unand Asrinaldi.
Selain itu, hadir para pengusaha yang tergabung di Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Sumbar Isra Dharma Suyandra, Asosiasi Pengusaha Truk Seluruh Indonesia (Aptrindo) Sumbar Chairul, Ketua DPD Rent Car Indonesia (RCI) Sumbar Rino, Ketua Asita Sumbar Ian Hanafiah, para pimpinan media cetak, online dan elektronik.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan, komunikasi punya peran strategis dalam percepatan pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol ini. ”Kunci mengatasi lambatnya pembangunan jalan tol di Sumbar terutama soal pembebasan lahan masyarakat adalah komunikasi. Selagi komunikasi tidak timbal-balik dengan masyarakat, maka pembangunan tol ini bisa lama,” ujar Nurnas.
Pola komunikasi yang efektif, katanya, mengajak masyarakat ikut serta, bermusyawarah dan mufakat. ”Indak ado kusuik indak salasai, kalau orang Minang itu diajak baiyo batido dan diikuikkan dalam prosesnya. Dari pantauan saya, hampir tidak ada masyarakat di Sumbar yang tidak setuju adanya jalan tol. Tapi komunikasi kepada masyarakat haru terbuka dan jelas tentang manfaat dan berapa besaran ganti rugi serta tegas dalam pengerjaannya sesuai aturan,” jelasnya.
Menurutnya, JPS harus memainkan perannya sebagai sarana komunikasi. ”Sampaikan apa adanya fakta dan beri solusi atas masalah tersebut,” saran Nurnas. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang batal hadir sebagai keynote speaker diskusi karena menghadiri pelantikan di Istana Negara, kata Nurnas, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tugas awal yang berat. Selain mengatasi pandemi Covid-19, Mahyeldi juga mengawal pengerjaan dan percepatan pembangunan tol Padang-Pekanbaru sebagai proyek strategis nasional.
”Jika tidak jadi perhatian serius, maka jangan salahkan pasa diasak urang panggaleh, jalan dialiahkan urang lalu. Kalau tidak selesai-selesai, kita juga yang rugi. Kalau selesai, kita untung. Akses transportasi ke Pekanbaru saja jadi hanya tiga jam. Makin ramai orang ke Sumbar untuk berwisata,” imbuhnya.
Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar Sengaja Budi Syukur mengatakan, pihaknya meminta Hutama Karya selaku pelaksana pembangunan jalan tol Sumbar-Riau memberdayakan pengusaha lokal dalam pembangunan jalan tol. ”Ajak anak-anak nagari dan pengusaha di daerah ini dalam pembangunan jalan tol. Karena, dapat memberikan lapangan usaha baru dan menggairahkan dunia usaha,” kata Budi yang juga Ketua Organda Sumbar.
Pihaknya di Kadin dan Organda mendukung adanya tol karena selama ini waktu tempuh sebuah truk saja dari Padang ke Pekanbaru bisa mencapai 12 jam. ”Bagi pengusaha logistik dan transportasi, tol sangat memberikan kemudahan, karena jarak tempuh dekat bisa ditempuh tiga jam. Namun, tantangannya, jika kita tidak siap, maka akan membuka peluang masuknya pengusaha angkutan besar nasional ke sektor angkutan orang dan barang di Sumbar. Apalagi kita ketahui bersama, Sumbar memiliki destinasi wisata yang mempesona,” ingatnya.
Ketua Prodi Studi Kebijakan FISIP Unand Dr Asrinaldi mengungkapkan bahwa dalam penelitian yang mereka lakukan sekitar delapan bulan lalu, mayoritas masyarakat tidak menolak adanya pembangunan tol. ”Kendala terjadi karena sosialisasi tidak sampai pada masyarakat pemilik lahan, sehingga timbul keraguan, akhirnya berujung polemik,” ungkapnya.
Kalaupun ada informasi yang sampai kepada masyarakat, kata Asrinaldi, informasi itu tidak sepenuhnya utuh. Mereka ingin mengetahui berapa besar sebenarnya ganti rugi yang diterima dan apa usaha lain setelah lahan mereka diserahkan untuk bangun tol. Untuk itu, Asrinaldi mendorong agar pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan tol ini melibatkan tokoh informal seperti wali nagari, wali jorong, ninik-mamak, dan sebagainya. Bukan aktor formal saja yang bergerak ke masyarakat.
”Mereka mengomunikasikan kepada masyarakat pemilik lahan. Mereka menjelaskan detail besaran ganti rugi yang akan diterima, serta usaha apa nantinya akan diberikan pada mereka karena lahan pertanian sudah tidak ada, misalnya,” kata Asrinaldi.
Pihak terkait harus memfasilitasi adanya tempat usaha lain agar perekonomian masyarakat tetap berjalan, di antaranya menyediakan rest area dan lainnya. ”Kalau hanya ganti rugi berupa uang yang didapat masyarakat tanpa memberi tempat usaha lain, maka ke depan akan membuat masalah baru dalam perekonomian berkelanjutan masyarakat sekitar tol,” tukasnya. (esg)
