Berkas Kasus Dugaan Korupsi KONI Rampung, Usai Lebaran Dilimpahkan ke JPU

9
Therry Gutama

Berkas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang tahun anggaran 2018-2020 bakal dilimpahkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap satu.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama kepada Padang Ekspres, Selasa (26/4) mengatakan, tahap satu akan dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri 1443 H. “Perampungan berkas sudah final. Insya Allah habis Lebaran dilakukan tahap satu atau dilimpahkan ke JPU untuk diteliti,” ungkap Therry didampingi Kasi Intel Roni Saputra.

Berdasarkan hasil audit Tim Auditor BPK Provinsi Sumbar, kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 3,1 miliar. “Kerugian negara Rp 3.117.000.000 itu sudah final. Suratnya sudah kita terima dari BPK Provinsi,” ucap Therry.

Di sisi lain, beredar foto surat proposal berkop Persatuan Sepakbola Padang (PSP) perihal pengusulan dana hibah untuk PSP Padang pada APBD Perubahan tahun 2017 dan 2018 lalu. Foto surat proposal itu beredar di sejumlah grup media sosial WhatsApp. Namun, dalam surat yang diterima Padang Ekspres, Selasa (26/4) itu ada kejanggalan.

Pasalnya, surat proposal itu ditandatangani Ketua Umum PSP dan Sekretaris PSP periode tahun tersebut ditujukan untuk wali kota Padang periode saat itu. Surat proposal itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang tahun 2018-2020 yang proses kasusnya kini akan dilakukan tahap satu di Kejari Padang.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejari Padang menetapkan tiga orang tersangka. Antara lain, Mantan Ketua KONI Padang dan Mantan Bendahara PSP Agus Suardi. Lalu Davitson yang menjabat Wakil Ketua I KONI Padang dan Nazar selaku Wakil Bendahara KONI Padang.

Agus Suardi saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat proposal tersebut. Dia menjelaskan, proposal tahun 2017 untuk periode 2018 PSP Padang tidak mendapat bantuan dana hibah.

“Baru proposal tahun 2018 untuk tahun 2019 yang diajukan Rp 4,8 miliar kita dapat Rp 500 juta. Uang itu lalu dititip ke KONI Padang,” kata Agus.

Agus mengungkap, surat proposal itu awalnya didisposisi wali kota Padang periode saat itu, lalu diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. “Setelah itu dana cair. Dititip di KONI tapi tidak ada nomenklaturnya untuk PSP. Untuk lebih jelasnya tanya kuasa hukum saya ya,” sebut Agus menutupi.

Baca Juga:  Puluhan Titik Saklar Ilegal di Pantai Padang Dibongkar

Kuasa Hukum Agus Suardi yakni Putri Desi Rezky mengatakan, surat proposal itu ditandatangani Ketua Umum PSP dan Sekretaris PSP periode tahun tersebut. Namun, lanjut Putri, dalam surat proposal itu tidak ada tertera nama kliennya.

Menurut Putri, surat proposal itu aneh. “Anehnya itu ditandatangani ketua PSP dan kemudian ditujukan ke wali kota dengan orang yang sama,” ucap Putri.

Putri mengatakan karena dananya dititip ke KONI Padang maka hal ini memiliki kaitan dengan kasus dugaan korupsi KONI Padang. “Nah, untuk terang benderang ini harus diungkap pihak Kejari Padang,” kata Putri.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama mengatakan, dalam mengungkap kasus dugaan korupsi KONI Padang pihaknya fokus ke dana hibah KONI Padang tahun 2018-2020.

“Jadi kami fokusnya ke dana hibah KONI Padang. Tidak ada menyinggung soal dana hibah PSP Padang itu,” tutup eks Kasi Intel Kejari Dharmasraya ini.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus ini dimulai 16 September 2021. Sebulan setelah itu pada 21 Oktober 2021, status penyelidikan naik menjadi penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejari Padang Nomor 02/L.3.10/Fd.1/10/2021 tertanggal 21 Oktober.

Pada Jumat (31/12) tahun lalu Kejari Padang menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Ketiga tersangka yakni Agus Suardi selaku mantan Ketua Umum KONI Padang, Davitson yang menjabat Wakil Ketua I KONI Padang dan Nazar Wakil Bendahara KONI Padang.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 jo Pasal 15 dan jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski ditetapkan tersangka, ketiga tersangka tidak langsung ditahan. Kejari Padang beralasan bahwa ketiga tersangka tidak ditahan lantaran dinilai kooperatif dan ada pertimbangan objektif lainnya. (idr)