Tak Ada lagi Penyekatan di Perbatasan, Fokus di Tingkat RTRT

31
CEK POSKO: Wali Kota Padang Hendri Septa mengecek posko perbatasan di kawasan Bypass Anakaie, kemarin. (IST)

Pemerintah Kota Padang, membuka posko penyekatan di perbatasan Kota Padang saat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV mulai Senin (26/7).

Aktivitas penyekatan kendaraan di perbatasan diganti dengan pemantauan di pos perbatasan. “Ya, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang tentang PPKM Level IV, penyekatan tidak ada dan hanya pemantauan.

Pos di perbatasan tetap ada dan dijaga oleh petugas gabungan,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Barlius kepada Padang Ekspres, kemarin (26/7).

Barlius mengatakan, pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat justru lebih ditekankan pada tingkat kelurahan. Dimana Satgas Covid-19 Kelurahan diminta menjadi pengawas setiap orang yang masuk ke daerah mereka.

Satgas Covid-19 Kelurahan tersebut terdiri dari lurah, RW, RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat di sana.

Ia menjelaskan, tugas dari Satgas Covid-19 Kelurahan diantaranya melakukan penyekatan, pengecekan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang masuk atau datang ke lingkungan mereka baik orang pulang kampung maupun orang asing.

“Jadi sama halnya yang dilakukan di pos penyekatan dulu, orang yang datang di suatu kelurahan harus melampirkan hasil tes PCR H-2 atau rapid antigen H-1 bagi mereka yang datang dari luar Sumbar,” kata Barlius.

Kemudian, juga harus menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 dan Satgas Covid-19 meminta masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di pusat dan fasilitas kesehatan terdekat.

Barlius mengungkapkan, aktivitas penyekatan di tingkat kelurahan tersebut tetap diawasi oleh tim gabungan dari BPBD Kota Padang, pihak kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan instansi terkait lainnya.

Lebih lanjut disampaikan, sesuai dengan instruksi dari Wali Kota Padang, jika tren kasus Covid-19 di Kota Padang terus mengalami penurunan, maka pada tanggal 3 Agustus, Pemerintah akan membuka status PPKM secara bertahap.

“Maka dari itu kami minta kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar mematuhi dan menjalankan segala kebijakan yang telah diambil sembari tetap melaksanakan prokes Covid-19 yang ketat,” ujar Barlius.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran, melakukan monitoring ke sejumlah titik Posko Satgas Covid-19 Kelurahan dan Posko Perbatasan di Kota Padang.

Wako berharap perpanjangan PPKM Level 4 ini, dapat berjalan dengan optimal, sehingga nantinya PPKM tak lagi diperpanjang. Caranya tentu bagaimana beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menetapkan kebijakan tersebut dapat terpenuhi.

Baca Juga:  Puluhan Rumah Terendam Banjir Rob, Warga Minta Sungai Kalimati Dikeruk

Antara lain penurunan level asesmen pandemi, kecukupan Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau Bed Occupancy Rate (BOR), penurunan kasus aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi di atas 50 persen dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

Pada peninjauan tersebut, Wako dan rombongan menuju beberapa titik di wilayah Kecamatan Kototangah.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kantor Kelurahan Parupuk Tabing.

Setelah itu menuju Kantor Lurah Padangsarai hingga Posko Perbatasan Padang-Padangpariaman di Kayukalek, Lubukbuaya dan di Bypass Anakaie.

Peninjauan pun berlanjut menuju wilayah Kecamatan Kuranji yakni ke Kantor Lurah Sungaisapih hingga RSUD dr. Rasidin yang telah diplot sebagai rumah sakit khusus penanganan Covid-19.

“Monitoring ini kita lakukan untuk memastikan penerapan PPKM Level 4 di Kota Padang berjalan dengan baik,” ucap Wako.

Dalam pengecekan di beberapa kelurahan tadi, Wako telah meminta agar pihak Satgas Covid-19 Kelurahan bisa melaksanakan tugasnya sesuai prosedur tetap (protap) yang ditentukan sesuai SE Wali Kota.

Begitu juga di posko perbatasan, bagi personel BPBD tetap diminta melakukan pengawasan bagi orang yang keluar masuk Kota Padang.

“Dari hasil monitoring yang kita lakukan tadi ada beberapa hal lagi yang mesti dipenuhi dan dilengkapi ke depan. Seperti bagi Satgas Covid-19 Kelurahan harus memiliki update data terkait perkembangan Covid-19 di wilayah kelurahan hingga tingkat RT/RW masing-masing.

Begitu juga melakukan pengawasan dan upaya konkrit yang mesti dilakukan dalam pengendalian penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Sementara dalam peninjauan di RSUD dr. Rasidin, kesiapan rumah sakit dalam melayani pasien Covid-19 saat ini cukup baik. Dimana tersedia lebih dari 120 tempat tidur disertai 7 tempat tidur ICU.

Wako berharap agar semua pihak dan warga Kota Padang dapat mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 ini. Diharapkan warga bisa saling mensosialisasikan dan melaksanakan apa saja aturan yang ditetapkan selama PPKM Level 4 berlangsung.

“Mari kita patuhi aturan di dalam SE ini untuk mendukung kesuksesan penerapan PPKM Level 4 di Padang. Semoga semuanya berjalan sesuai harapan dan setelah itu Kota Padang kembali membaik dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan,” jelas Wako.

Sementara bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). (adt/eri)