Antisipasi Kasus Pemalakan Terulang, Dispar Siapkan Juru Parkir Resmi

12
Plt Kepala Dispar Kota Padang, Raju M. Chaniago.(NET)

Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Padang akan menunjuk petugas parkir resmi di kawasan Pantai Padang. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus pemalakan terhadap pengunjung.

“Kemarin, kami baru saja selesai berkoordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Padang Barat untuk mencari solusi terkait sistem pengawasan parkir di kawasan Pantai Padang,” kata Plt Kepala Dispar Kota Padang, Raju Minropa kepada Padang Ekspres, kemarin (26/10).

Raju mengatakan, untuk penunjukan petugas parkir resmi tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang yang memiliki tanggung jawab dan pengelolaan terhadap parkir.

Pada pelaksanaannya, petugas parkir akan dibagi dalam beberapa area di sepanjang Pantai Padang. Nantinya juga akan ditunjuk orang yang akan bertanggungjawab terhadap anggota dan area parkir mereka masing-masing.

“Contohnya wilayah atau area petugas parkir itu misalnya masing-masing 100 meter atau lebih dan mereka hanya memungut parkir kendaraan di area mereka masing-masing,” jelasnya.

Setelah petugas parkir resmi ditunjuk, mereka akan dibekali dengan pengenal identitas seperti rompi parkir yang berwarna oranye dan kartu identitas yang juga dilengkapi oleh foto petugas parkir tersebut.

Baca Juga:  Rawan Laka, 38 Titik Perlintasan Dipasang EWS

“Jika nanti hal itu direalisasikan maka diimbau kepada para pengunjung agar membayar parkir kendaraan kepada petugas parkir yang memiliki identitas resmi, jika tidak maka jangan diberi,” ujar Raju.

Selain menunjuk petugas parkir resmi, pihaknya juga akan kembali mengaktifkan posko komando yang ada di kawasan Pantai Padang. Posko pengamanan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di objek wisata tersebut.

Dispar bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, kepolisian, dan TNI akan melakukan patroli rutin di kawasan Pantai Padang agar peristiwa pemalakan dan premanisme tidak terulang kembali.

“Kalau kawasan pantai atau objek wisata aman dan nyaman, tentu para pengunjung akan betah dan datang kembali untuk menghabiskan waktu liburan mereka ke Kota Padang sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” tukasnya. (adt)