Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Beri Kuliah Umum di Unes Padang

27

Hakim Konstitusi Prof. DR. Enny Nurbaningsih berikan Kuliah Umum “Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Ekasakti (Unes), Jum’at (27/8) di Gedung Rektorat Universitas Ekasakti.

Nara Sumber dalam Kuliah Umum ini Enny Nurbaningsih, dan Rektor Universitas Ekasakti DR. Otong Rosadi, S.H, M.Hum dan Moderator Prof. DR. Dra. Hj. Darmini Roza, S.H, M.Hum.
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dibuka secara resmi oleh Rektor Unes diwakili Wakil Rektor 1 Bidang Akademik DR. H. Agussalim, S.E, MS. Dihadiri Ketua Senat Unes, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur AAI dan virtual peserta Kuliah Umum.

Kuliah Umum dengan tema “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” ini, sangat penting terutama dalam menghadapi tantangan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum.

Banyak hal yang berubah karena pandemic ini, kata Rektor, mekanisme berkehidupan ketatanegaraan juga berubah, Sidang DPR, DPD, MPR yang dilakukan dengan luring dan daring (campuran). Sidang Mahkamah Agung juga dengan e-court dan juga Sidang Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Dikatakan Pandemi Covid 19 mengajarkan kepada kita perguruan tinggi, tidak terkecuali juga bagi ilmu hukum dituntut untuk bersiap menghadapi keniscayaan persaingan global ini di satu sisi dan kebutuhan pengembangan sistem hukum nasional di sisi lain. Isu-isu terbaru soal apakah kita perlu kembali mempunyai Garis Garis Besar Haluan Negara dengan nama Pokok Pokok Haluan Negara, reorganisasi kelembagaan Negara, pengaturan hubungan Pusat dan Daerah.pengaturan kewargarnegaraan di era global, demokrasi kepartaian dan keparlemenan, soal UU Cipta Kerja dengan model 0mnibus Law, soal Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar Negeri, soal penyelenggaraan pemilu dan Pilkada, hingga upaya pemberantasan korupsi merupakan sederet isu aktual di bidang hukum dewasa ini.

Mahkamah Konstitusi tentu saja terkait dengan isu isu ini karena kewenangan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian Undang Undang / Perpu terhadap Undang Undang Dasar, kedua karena Mahkamah juga berwenang menyelesaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Kuliah Umum itu, Enny Nurbaningsih menjelaskan Constitusional Court pertama, ysng didirikan di Austria tahun 1920 atas jasa Hans Kelsen yang dipercaya untuk menyusun konstitusi Republik Austria yang baru (1919).
Sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi dapat ditegakkan dalam praktik.

Mengikuti jejak dan contoh yang diprakarsai oleh Austria ini, beberapa Negara pada kurun waktu sebelum terjadinya perang dunia k3e 2. juga mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas Negara Negara yang mengikuti pola atau model Austria ini antara lain Cekoslavia (1920) Lichtenstein (1827), Mesir (1941), Irlandia (1937 dan Spanyol (1931).

Baca Juga:  Giliran Lapak PKL di Jati Ditertibkan

Selain itu, dijelaskan tentang Pemikiran Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Perubahan UUD Nergara Republik Indonesia tahun 1945, Prinsip-prinsip Konstitusi ((Pasca Amandemen), Lembaga-Lembaga dalam sistem Ketetanegaraan setelah perubahan UUD 1945, Landasan Teoritis Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Persyaratan Hakim Konstitusi, Wewenang dan Fungsi MK. Bentuk-bentuk Kedaulatan Negara Pasal 1 UUD l945 sebelum perubahan dan setelah Perubahan dan Kekuasaaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945. Serta Pemilu serentak tahun 2024.

Rektor Unes DR. Otong Roradi mengatakan penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah konstitusional pertama dari sisi konstitusi, Mahkamah Konstitusi menerima sengketa hasil Pemilu, Pilkada ini sebetulnya melanjutkan konstitusional, tapi jangan salah paham dalam arti.

MK sendiri telah menyatakan bahwa kewenangan untuk menguji peningkatan hasil ini di MK, tapi nanti dibuat Peradilan Khusus yang menangani sengketa hasil. MK telah sibuk dengan hal-hal yang mendasar pengujian Undang Undang Pilkada.

Keputusan MK mengatakan, itu harus segera, tapi Undang Undang yang dibuat Pemerintah dan DPR menyebut dalam salah satu pasalnya sampai November 2024, 6 bulan sebelumnya, karena segera terbentuk Badan Peradilan Khusus yang menangani sengketa Pemilu dan Pilkada ini. Jadi sampai sekarang belum ada.

Dari Sisi Konstitusional pengujian hak Paslon (Pasangan Calon) siapapun urutan dua, tiga dan seterusnya mempunyai hak untuk mengajukan sengketa hasil terhadap sengketa hasil itu. Sebagai hak konstitusi tentu hak mereka untuk melakukan uji itu bahwa keputusan KPU tentang penetapan hasil ini. Dalam praktek memang banyak Pilkada dan Pemilu Legislatif, selisih hasil pemilu ini kita saksikan, akhirnya membuka ruang-ruang kemungkinanan diterima permohonannya. Ketika ada peluang untuk ini, ada pasal yang mengatur selisih jumlah penduduk tidak boleh lebih dari 2% selisih perolehan suaranya 1,5% atau 1%. Oleh MK sendiri setelah ada Peraturan Mahkamah No.6 yang mengatur tata cara persidangan ternyata dalam praktiknya Mahkamah Agung membuka peluang walaupun selisihnya lebih dari 2% karena yang diuji Mahkamah tidak meluluhkan soal berapa jumlah selisih bedanya, tapi yang diuji faktor-faktor penyebabnya, perbedaan perolehan suara juga diuji. Ini membuka peluang, bagi saya pengujian atau sidang Mahkamah Agung itu patut diapresiasi karena tidak satu sisi, tetepi juga pembelajaran bagi kita semua, KPU, Bawaslu sampai Paslon menyiapkan bukti-bukti nanti di persidangan, apa yang didalihkan oleh pemohon dan bisa kita saksikan sebagai pembelajaran kita dan wawasan, demokrasi menuju Pemilu bermartabat.(*)