Bendahara OPD Ikuti Sosialisasi Kewajiban Pajak Instansi Pemerintah

13

Sosialisasi kewajiban perpajakan instansi pemerintah diikuti seluruh Bendahara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Pariaman.

Kegiatan ini sangat penting dilakukan, agar bendahara pemerintah dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya, dalam meningkatkan kualitas pemungutan pajak lebih baik dan tertib administrasi.

Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi, Andri hadir sebagai narasumber.

Diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman Kamis (3/6/2021), dihadiri 100 peserta di Aula Balaikota Pariaman dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Bendahara juga harus mengetahui apa saja yang berubah pada UU bea materai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 lalu,” ujarnya.

Andri menjelaskan, instansi pemerintah mempunyai kewajiban perpajakan yang agak berbeda dengan wajib pajak badan dan orang pribadi.

Instansi pemerintah hanya mempunyai kewajiban pemotongan dan pemungutan atas pengeluaran/ belanja barang/ jasa/ modal yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD.

“Untuk itu bendaharawan pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak. Wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat bendaharawan tersebut berada,” jelasnya.

Baca Juga:  Perkuat Kerja Sama, Wali Kota Metro Lampung Studi Tiru ke Kota Pariaman

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang.

Pajak salah satu sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik.

Oleh karena, bendaharawan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah wajib memungut pajak, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).(rel)