Plt Wako: KUA PPAS, Refleksi Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah

21
Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir fraksi terhadap KUA-PPAS APBD Kota Pariaman Tahun 2021. (Diskominfo Pariaman)

DPRD Kota Pariaman menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir (Stemotivering) fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Pariaman Tahun 2021 di Gedung DPRD Kota Pariaman, Selasa (6/10/2020).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Plt Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora didampingi Wakil Ketua I DPRD Faisal, Wakil Ketua II Mulyadi, Sekretaris DPRD Yusrizal, dan para anggota DPRD Kota Pariaman.

Mardison Mahyuddin usai mendengar pendapat akhir masing-masing fraksi mengapresiasi keenam fraksi yang telah menyampaikan masukan serta catatan untuk Pemerintah Kota Pariaman.

“Kami atas nama Pemko Pariaman mengapresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh anggota DPRD. Kita mengetahui bahwa pembahasan serta diskusi antara eksekutif dengan legislatif begitu sangat alot,” ungkap.

“Ini merupakan bukti bahwa inovasi-inovasi tersebut akan muncul saat momen pembahasan dan diskusi tersebut, termasuk penyidikan, masukan dan ide cemerlang dari seluruh anggota DPRD tentu perlu dapat menjadi catatan untuk evaluasi ke depan agar kiranya Pemko Pariaman semakin hari semakin baik,” lanjutnya.

Baca Juga:  Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat

Mardison mengatakan, proses penyusunan dan pembahasan KUA PPAS dapat berjalan cepat dalam waktu hanya 10 hari. Artinya persepsi pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut antara eksekutif dan legislatif sudah bisa dikatakan sejalan dan seirama.

Sebagaimana kita ketahui bersama, lanjut Mardison, sebelum memasuki proses penyusunan APBD tentu saja terlebih dahulu disusun rancangan atau KUA PPAS ini. Semua yang tertuang dalam KUA PPAS harus tetap mengacu kepada visi misi apa yang tertuang di dalam RPJMD dan tidak ada yang naik di jalan.

“Kita berharap tidak ada dusta di antara kita eksekutif dengan legislatif,” ucapnya.

Katanya, substansi dari KUA PPAS tahun anggaran 2021 merupakan refleksi kebijakan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai melalui program-program kerja daerah yang terdapat pada dokumen yang tertuang di RPJMD.

“Dokumen KUA PPAS menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran selanjutnya serta menjadi pedoman di dalam pembahaan APBD tahun 2021,” jelasnya. (*)