Semua Fraksi Setujui 3 Ranperda dengan Usulan

12
Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pariaman terhadap tiga ranperda. (Diskominfo Pariaman)

Enam fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangan umum terhadap tiga ranperda yang diajukan Pemko Pariaman. Adapun tiga Ranperda Kota Pariaman Tahun 2021 tersebut adalah Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kimuh dan Permukiman Kumuh. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030.

Ranperda ketiga adalah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Fraksi  oleh Syafrudin menjelaskan untuk Ranperda pertama ia meminta acuan penetapan suatu permukiman, atau perumahan dikategorikan kumuh. Tentunya, hal ini sudah melalui uji akademis, yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik.

Penjelasan dengan pola kerja dan kordinasi Pokja PKP (Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman), sebagai kelompok kerja yang diserahi tugas dalam merealisasikan ranperda ini nantinya, ketika sudah disahkan.

Untuk ranperda kedua ia meminta menyelaraskan ledakan penduduk, yang akan berdampak pada kebutuhan lahan hunian, dengan keberadaan lahan pertanian produktif masyarakat saat ini.

Bagaimanapun pertanian masih menjadi sandaran ekonomi sebagian besar rakyat Kota Pariaman. Sementara Ranperda ketiga ia meminta Pemko Pariaman menyiapkan skema retribusi yang tidak memberatkan, karena khawatir justru malah berdampak terhadap penurunan produktifas perekonomian.

Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Ali Bakri secara keseluruhan mengajak Pemko Pariaman dan mengingatkan kembali bahwa regulasi yang dibuat ini nantinya akan menjadi sebuah produk hukum daerah yang berlaku secara umum bagi masyarakat Kota Pariaman.

Tentunya efektifitas dan efisiensi upaya strategis dalam menyosialisasikannya tidak bisa diabaikan. Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Taufik menyimpulkan bahwa perlunya regulasi dan aturan- aturan yang baru terkait perkembangan dan kondisi daerah.

Diperlukan pemikiran-pemikiran dan kerja sama yang baik di berbagai elemen pemerintahan agar nantinya ranperda yang telah disusun melahirkan perda yang andal, tepat dan layak untuk ditetapkan.

Baca Juga:  BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Beasiswa untuk 8 Anak Pekerja

Fraksi PPP yang disampaikan oleh Azman Tanjung mengatakan, untuk ranperda pertama bahwa apakah sudah ada kajian dari pemerintah Kota Pariaman terhadap Pencegahaan Perumahaan Kumuh dan Permukiman kumuh di daerah pesisir Pantai Kota Pariaman.

Karena seperti diketahui untuk perumahan dan pemukiman kumuh ini paling banyak di daerah pesisir pantai, yang di dalam program jangka panjang wali kota Pariaman, akan dijadikan kawasan wisata.

Ranperda kedua ia meminta pemerintah tetap mempertimbangan ketersedian ruang terbuka hijau, hutan kota dan penataan bangunan-bangunan pemerintah serta penataan zona-zona peruntukan yang bisa dijadikan pedoman kepastian dalam bersinvestasi oleh masyarakat.  Pada ranperda ketiga ia mengusulkan supaya tidak terlalu seringnya terjadi perubahaan perda yang prosesnya memakan waktu.

Apakah tidak ada kajian dari pemerintah dearah bagaimana untuk penyesuain tarif ini ada mekanisme lain, selain perubahaan perda. Fraksi Partai Bulan Bintang Nurani yang disampaikan oleh Riko Saputra mengatakan, ranperda pertama, fraksi sangat mendukung namun harus dilaksanakan pemetaan wilayah kecamatan yang memiliki potensi kumuh.

Untuk ranperda kedua, fraksi menilai perlunya dilakukan penataan ruang yang jelas yang dapat mengantisipasi potensi bencana.  Sementara ranperda ketiga menurut Fraksi perlu dilakukan pengoptimalisasian terhadap potensi pendapat asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi objek dan fasilitasi di kawasan wisata.

Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Hamdani untuk ranperda pertama berharap kiranya semangat pemerintah dalam melahirkan Ranperda ini bisa menjawab dan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan mendasar masyarakat Kota Pariaman secara umum sesuai amanah UUD. (nia)

Previous articlePuluhan Kios Pasar Raya Dibiarkan Kosong
Next articlePariaman Gelar Festival Layang-layang Danguang