Tertinggi Keikutsertaan Program JKN-KIS, Pemko Pariaman Capai UHC

66

Keikutsertaan warga Kota Pariaman dalam Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 97,26 persen. Angka ini tertinggi di Provinsi Sumbar.

Demikian disampaikan Walikota Pariaman, Genius Umar ketika menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Kota Pariaman di ruang kerja walikota, Balaikota Pariaman, Kamis (10/09/2020).

Genius mengatakan, fungsi utama negara adalah memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya kesehatan. Ia ingin agar semua warga Pariaman mendapatkan jaminan kesehatan baik yang dibiayai negara, pemerintah pusat maupun daerah, serta perusahaan hingga mandiri.

“Kami berkomitmen mewujudkan pelayanan kesehatan yang terbaik melalui Program JKN-KIS, karena salah satu peran negara adalah hadir di tengah masyarakat. Bukti nyatanya melalui penyediaan layanan jaminan kesehatan yang baik dan berkualitas,” papar Walikota.

Disebutkan, partisipasi warga Pariaman ikut menjadi peserta JKN-KIS hampir mencapai 100 persen. Hingga September 2020 tercatat 91.206 orang sudah menjadi peserta dengan persentase sebesar 97,26 persen.

Ia menargetkan, Kota Pariaman bisa menjadi daerah tertinggi jumlah keikutsertaan dalam Program JKN-KIS.

Baca Juga:  Fraksi DPRD Pariaman Sampaikan Pandangan Umum terhadap Nota APBD 2021

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kota Pariaman, Sari Rusfa mengatakan saat ini Kota Pariaman hanya tinggal 2,74 persen lagi yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, khususnya BPJS Kesehatan.

“Kota Pariaman sudah melebihi syarat minimal untuk menuju Universal Healty Coverage (UHC) yakni sebesar 95 persen jumlah penduduk di daerah tersebut. Untuk mencapai angka 100 persen, tinggal 2,74 persen lagi yang artinya tinggal 2.568 orang lagi,” tuturnya.

Dengan pencapaian ini katanya, Kota Pariaman nantinya akan mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan Pusat dengan mendapatkan sertifikat dan penghargaan.

“Dengan capaian ini juga masyarakat akan terbantu, dimana sebelumnya apabila kita berobat dan belum terdaftar di BPJS harus menunggu 14 hari, dengan kerjasama ini maka peserta akan langsung mendapat pelayanan di hari pendaftaran,” jelas Sari Rusfa. (*)