Pemasangan APK Harus Sesuai Aturan, Melanggar bakal Ditertibkan

13
Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan. (Diskominfo Pariaman)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di sepanjang ruas jalan di empat kecamatan di Kota Pariaman, Sabtu (10/10/2020).

Penertiban APK tersebut juga dibantu oleh tim gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP Kota Pariaman. Turut mendampingi, Plt Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin dan Ketua KPU Kota Pariaman, Aisyah.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, sesuai hasil kesepakatan pihaknya dengan partai politik pengusung bahwa tanggal 1 Oktober 2020 pihaknya mengadakan rapat koordinasi terkait APK yang tidak sesuai aturan.

“APK ini sebagian besar dipasang sebelum penetapan, makanya kita menghimbau kepada partai politik untuk menertibkan sendiri. Karena tahapan kampanye sudah masuk tentu APK ini harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh KPU,” ungkapnya.

Namun, diakuinya, sampai saat ini dari batas waktu telah disampaikan ternyata masih ada APK yang belum ditertibkan secara mandiri oleh parpol.

“Kita ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pariaman yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam hal penertiban APK ini. Kita berharap pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Pariaman berjalan lancar seperti yang kita harapkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pariaman, Aisyah mengatakan untuk penertiban APK ini adalah kewenangan Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP, Polri dan TNI. Sementara KPU sifatnya hanya mendampingi saja.

Baca Juga:  GOW Pariaman Bagikan 1.000 Masker

“Untuk hari ini, Bawaslu sesuai dengan kewenangannya melakukan penertiban APK ini karena memang tidak sesuai dengan peraturan dan berada diluar ketentuan yang dibolehkan,” katanya.

Aisyah mengungkapkan, sesuai aturannya pemasangan APK ini sebenarnya sudah berlangsung mulai tanggal 26 September sampai 5 Desember karena itu rentang waktu masa kampanye selama 71 hari.

“Namun, semua paslon harus menyampaikan desainnya ke KPU Provinsi, sampai saat ini desain tersebut belum di SK-kan oleh KPU Sumbar karena memang masih ada paslon yang belum menyampaikan desain tersebut,” jelasnya.

Ia menyebut, jumlah APK yang diperbolehkan bagi paslon dan tim kampanye adalah sebanyak 200 persen dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Sumbar. KPU Sumbar sudah menetapkan jumlah untuk baliho hanya 3 perkabupaten kota, spanduk hanya 1, umbul-umbul 1, dan bilboard 30 titik.

Selain itu, bahan kampanye ini juga ada difasilitasi oleh KPU Sumbar berupa brosur, pamflet, leaflet dan poster.

“Kemudian, untuk tambahan bahan kampanye sendiri paslon boleh membuat 100 persen maksimal dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan melihat jumlah kartu keluarga (KK) di daerah pemilihan,” pungkasnya. (*)