Retribusi Pengunjung, Genius: Untuk Tingkatkan PAD Kota Pariaman

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengajak pelaku wisata berdiskusi terkait penolakan pemberlakuan retribusi bagi pengunjung. (Foto: IST)

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengajak diskusi para pelaku wisata dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di Pulau Angsoduo, Jumat (12/6/2020).

Ini dilakukan karena adanya mis komunikasi terkait rencana pemberlakuan retribusi bagi pengunjung yang berwisata ke pantai Kota Pariaman.

“Awalnya saya melihat pemberitaan yang sedikit ramai di media sosial terkait masalah retribusi pantai ini, dan sedikit ada riak yang apabila tidak segera kita tengahi, maka akan tidak baik untuk keberlangsungan kebijakan ini lebih lanjut, karena itu, disela kunjungan kami di Pulau Angso Duo ini, saya mengajak para pelaku wisata dan Pokdarwis ini untuk saling berdiskusi,” ungkap Wako.

Wako mengatakan terkait retribusi ini sebenarnya sudah ada perdanya sejak tahun 2013, dimana Perda Nomor 4 Tahun 2013 ini, dilakukan perubahan menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan kembali dilakukan perubahan menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2019.

“Dengan adanya retibusi kawasan pantai, kita menyikapi agar tidak terjadinya penumpukan warga di kawasan pantai. Hal ini sejalan dengan diterapkanya New Normal atau Tatanan Normal Baru Produktif, Aman (TNBPA) dan Bebas Covid-19 di Sumatera Barat dan juga Kota Pariaman,” papar Genius.

“Selama ini kita menggratiskan biaya masuk ke pantai sehingga warga dan pengunjung sangat ramai di kawasan pantai, sedangkan saat ini kita sedang menerapkan New Normal atau TNBPA dan Bebas Covid-19, untuk itu kita mulai menerapkan Perda ini di kawasan pantai,” tuturnya.

Genius mengatakan penarikan retribusi ini juga sebagai upaya Pemko Pariaman untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dimana untuk saat ini, PAD Kota Pariaman sangat sedikit, sebesar Rp 36,6 miliar dari APBD kita yang mencapai 703,4 milyar di tahun 2019.

“Kita banyak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, dan hal ini menjadi PR tersendiri bagi kita di Kota Pariaman yang selalu ditagih untuk meningkatkan PAD-nya oleh pusat, karena persentase PAD kita sangat kecil dibandingkan dengan APBD yang kita punya,” sebutnya.

“Kita akan kaji kembali kebijakan ini di lapangan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kepada stakeholder terkait agar dapat segera meneruskan hasil diskusi ini, tetapi kita akan terus terus mensosialisasikan kebijakan ini sambil mengkaji lebih lanjut,” pungkas Wako.

Dalam diskusi ini mayoritas pelaku wisata dan Pokdarwis ini meminta Pemko Pariaman menunda diberlakukanya kebijakan retribusi masuk pantai.

“Kami mewakili dari suara para pedagang dan komunitas pelaku wisata, meminta agar Pemko Pariaman dapat menunda kebijakan ini, karena momennya sangat tidak tepat, apalagi para pedagang sedang berusaha bangkit setelah ditutupnya pantai, dimana dengan new normal ini mereka berharap dapat kembali berjualan dengan mulai dibukanya kawasan pantai,” kata Ari salah satu pelaku wisata dan juga Pokdarwis Kelurahan Lohong.

Selain itu, para pelaku wisata ini juga meminta agar Pemko Pariaman Pemko Pariaman dapat merangkul dan mengajak mereka dalam rapat atau kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata, sehingga tercapainya win win solution.

“Kami sangat mengapresiasi sekali dialog yang digagas oleh Walikota Pariaman ini, sehingga kita dapat saling berdiskusi dengan santun dan saling mencari solusi tentang semua permasalahan yang ada,” tandasnya. (*)