Genius: Daerah Otonom Perlu Ditata ketimbang Dimekarkan

Walikota Pariaman Genius Umar saat menyampaikan materi di webinar. (IST)

Walikota Pariaman, Genius Umar mengikuti webinar Bedah Buku Koki Otonomi, bersama Prof. Djohermansyah Djohan I Ruang Kerja Walikota Pariaman, Selasa (21/07/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Genius Umar menyampaikan ada dua prinsip dalam otonomi daerah. Kalau di Amerika, misalnya dinegara-negara bagian atau pun provinsi-provinsi bersepakat bersama untuk menyerahkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat.

“Sementara kita, di negara kesatuan berbeda, pemerintah pusat yang menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah. Kewenangan utamanya berada di pemerintah pusat kemudian diserahkan ke pemerintah daerah,“ ungkapnya.

Ketika daerah bisa mengerjakan baguslah, tetapi bagi daerah yang tidak bisa mengerjakan berarti tanggung jawab untuk mengelolanya berada di pemerintah pusat. Berbeda dengan negara federasi bahwa tanggung jawab dan kewenangan diserahkan sebagian ke pemerintah pusat.

Lebih lanjutnya, ini merupakan resep Otonomi Daerah (Otda) yang dikeluarkan oleh koki otonomi daerah sehingga masakan atau kue otonomi daerah yang dikokikan oleh Djohermansyah Djohan dan kawan-kawan memang sangat baik kita lakukan.

“Tetapi zaman kita berubah dan cuacapun ikut berubah sehingga perlu resep-resep baru untuk memperbaharui otonomi daerah,” ulasnya.

Indonesia perlu lebih mengadopsi desentralisasi asimetrik dan merawatnya lebih baik, banyak daerah yang memiliki masa lalu yang lebih dahulu dari pada kemerdekaan seperti Sumbar yang memiliki kerajaan, Riau dan bahkan Pulau Jawa. Semuanya kita disatukan dalam otonomi asimetrik yang sama.

“Ketika kita melakukan konsep asimetrik ini memang kita tidak melakukan konsep seperti federasi tetapi penghargaan negara untuk suatu daerah perlu dilakukan,“ ujarnya.

“Untuk itu, kita perlu melakukan otonomi daerah dengan transfer kesejahteraan tersebut dari daerah maju ditransfer ke daerah yang kurang maj,“ sambungnya.

Indonesia lebih memerlukan penataan daerah otonom ketimbang pemekaran daerah otonom. Sedangkan untuk format pilkada simetris di Indonesia sebaiknya diubah menjadi pilkada asimetris sesuai dengan kondisi daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam manajemen kepegawaian dengan format pemerintah sekarang kepegawaian tersebut diajak bekerja lebih profesional dan bekerja cepat.

“Namun kadang kala ketika masuk dalam birokrasi kecepatan ini menjadi terlambat dengan banyak regulasi dengan sistem pelaporan yang administratif belaka. Kita harus banyak melakukan perubahan sehingga otonomi daerah betul-betul efisien,” pungkasnya. (*)