Kerenn!! Pariaman Tertinggi Kedua Skor Indeks Pencegahan Korupsi!

10
PENGHARGAAN: Wako Pariaman Genius Umar mendapat penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan peningkatan skor indeks pencegahan korupsi tertinggi kedua tahun 2021 se-Sumatera Barat.(IST)

Pemko Pariaman mendapat penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan peningkatan skor indeks pencegahan korupsi atau Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi kedua tahun 2021 se-Sumatera Barat.

Skor yang diraih Kota Pariaman sebesar 14,73 persen, dimana nilai MCP Kota Pariaman di tahun 2020, dengan nilai 65,83 persen, meningkat menjadi 80,58 persen di tahun 2021.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, kepada Wali Kota Pariaman, Genius Umar, ketika menghadiri rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Barat, bertempat di istana gubernur Sumatera Barat, Selasa (21/6).

MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Kami berpesan agar kita tidak cepat puas, bisa saja ke depannya indikator MCP bertambah. Oleh karena itu, perlu adanya wujud komitmen kuat dari semua pihak. Tidak hanya kepala daerah dalam upaya pencegahan korupsi ini, tetapi penguatan di Inspektorat dalam peningkatan mutu dan kualitas SDM, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal atau pendeteksi dini,” ujarnya.

Baca Juga:  Angin Kencang, Dua Rumah Ditimpa Pohon: Pemko Segera Tindak Lanjut

Genius menjelaskan, MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah. Dengan baiknya nilai MCP Kota Pariaman ini, Genius juga mengatakan, masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik.

“Rakor ini sebagai langkah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean goverment di Kota Pariaman khususnya dan Provinsi Sumatera Barat umumnya. Kemudian MCP merupakan tools KPK, yang akan digunakan untuk meningkatkan prosedur agar mulai dari perencanaan anggaran, APIP, perizinan sampai ke alokasi dana desa tidak memiliki potensi atau meminimalisir potensi korupsi,” tuturnya.

Untuk posisi tertinggi pertama diraih oleh Kabupaten Solok Selatan, dengan peningkatan 23,26 persen dan peningkatan tertinggi ketiga didapat oleh Kabupaten Tanahdatar, dengan peningkatan 11,96 persen. (nia)