Instruksi Kementerian PANRB, Pemko Pariaman Sederhanakan Birokrasi

27
Sekretaris Derah Kota Pariaman, Yota balad ikuti video conference (vidcon) Fasilitasi dan Konsultasi tentang Penyederhanaan Birokrasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Ruang Rapat Wakil Walikota Pariaman, Rabu (21/4/2021). (Diskominfo Pariaman)

Pemko Pariaman akan menyederhanakan birokrasi. Jabatan yang selama ini struktural dialihkan ke fungsional. Sekko Pariaman Yota Balad mengatakan, ini berdasarkan tanggapan Kementerian PANRB terhadap surat Wali Kota Pariaman Nomor : 061/030/ORG/III-2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal penyederhanaan birokrasi perlu ditindaklanjuti dengan cepat.

Penyederhaan birokrasi ini merupakan arahan dari tahun 2019 sampai 2020 lalu dan tahun 2021 dipertegas kembali dengan deadline Juni 2021 telah diimplementasikan di mana jabatan yang selama ini jabatan stuktural dialihkan ke fungsional.

“Direncanakan 30 April 2021 merupakan batas yang tertera dalam surat edaran Kemendagri untuk pengajuan usulan jabatan yang akan dialihkan ke fungsional dan nantinya akan dilaporkan ke Kemendagri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dipertahankan hanya 2 level tertinggi dan selebihnya fungsional.  Saat ini, baru mengidentifikasi terlebih dahulu jabatan-jabatan administrasi di Kota Pariaman baru dilihat fungsional tersedia atau tidak.

Maka dari itu, dibentuk tim dari BKPSDM, BPKPD, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi agar terpadu dan terintegrasi. Hal tersebut nantinya akan dikonsultasikan ke OPD di lingkungan Pemko Pariaman untuk menyampaikan jabatan fungsional yang mungkin bisa dialihkan.

Hal tersebut diungkapkan sekko usai mengikuti video conference (vidcon) Fasilitasi dan Konsultasi tentang Penyederhanaan Birokrasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Pariaman.

Vidcon yang juga diikuti oleh Kabag Organisasi, Kabag Hukum, BPKPD dan BKPSDM Kota Pariaman Saat vidcon perwakilan Kementerian PANRB, Hijrah Apriyansyah menyampaikan ada tiga ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yakni tranformasi organisasi meliputi penyederhanaan struktur organisasi menjadi dua level.

Baca Juga:  Prokes Ketat, Pemko Pariaman Rencanakan Shalat Ied di Balaikota

Penyampaian struktur organisasi jabatan administrasi pada K/L/D dengan kriteria terentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari jabatan administasi tersebut dan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kemendagri.

“Selanjutnya, tranformasi jabatan meliputi pengalihan pejabat administrasi yang unit organisasinya dirampingkan menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian, pengembangan jabatan fungsional dan penyetaraan penghasilan,” ungkapnya.

Lingkup ketiga, transformasi manajemen kerja meliputi, penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dan pengembangan sistem kerja berbasis digital.

Ia menuturkan, kriteria unit organisasi berpotensi dialihkan bisa melalui tugas analis dan penyiapan bahan, tugas koordinasi, pemantauan dan evaluasi, tugas yang bersesuaian dengan jabatan fungsional dan tugas pelayan teknis fungsional.

“Sementara untuk kriteria organisasi berpotensi tidak dialihkan yakni kewenangan otorisasi bersifat atributif, sebagai kepala satuan kerja yang memilki kewenangan berbasis kewilayahan, sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri dan tugas pengadaan barang/jasa,” ulasnya.

Selain itu, mekanisme dalam penyederhanaan struktur organisasi harus melakukan pemetaan dan analisis, pengajuan usulan dan penetapan. (*/bis)

Previous articleDesa Kampung Apar Wakili TP PKK Pariaman ke Tingkat Provinsi
Next articleBerwisata sembari Taklukkan Derasnya Air Sungai