Pemko Pariaman Gelar Rakor Monev Pencegahan Korupsi

Walikota Pariaman saat memberikan arahan Rapat Koordinasi monitoring dan evaluasi aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi, Senin (27/7/2020). (IST)

Pemko Pariaman fokus pencegahan korupsi, yakni perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah. Hal itu diungkapkan Wali Kota Pariaman Genius Umar melakukan rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi (monev) capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi Kota Pariaman tahun 2020.

Rapat ini digelar bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui video conference (vidcon) di ruang rapat Wali Kota Pariaman, Senin (27/7).

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengungkapkan, ada fokus pencegahan korupsi, yakni perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah. “Penyelamatan keuangan dan aset memang perlu penertiban dan pemulihan aset serta peningkatan pajak daerah,” ungkapnya.

Sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak serta retribusi pajak juga naik tahun ini. Karena ada beberapa objek pajak retribusi yang sebelumnya tidak ada tetapi dalam tahun 2019 kita bisa menyelesaikan beberapa destinasi pariwisata. Untuk itu  perlu memperbaharui peraturan daerah untuk pemungutan restribusi kawasan wisata.

Apabila retribusi dari daerah kawasan wisata diperbaharui dengan cepat sehingga Kota Pariaman walaupun dalam wabah Covid-19 tentunya mampu meningkatkan PAD dan bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

”Legalisasi dan sertifikasi aset memang perlu upaya ekstra, tetapi beberapa aset berasal dari tanah ulayat dan masih perlu negosiasi ulang terhadap masyarakat namun ini akan terus kami lakukan supaya kepastian untuk aset daerah,” ujarnya.

Genius Umar juga menyampaikan, aset daerah juga ada di Kota Pariaman yakni bekas Kabupaten Padangpariaman. Pariaman dulunya adalah Kabupaten Padangpariaman dan menjadi daerah otonom tahun 2002.

Ia berharap penyerahan aset kabupaten ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 bahwa aset-aset kabupaten yang berada dalam wilayah kota diserahkan kepada kota supaya aset ini lebih efektif dan efisien agar bermanfaat bagi masyarakat. (nia)