Plt. Walikota: Perlu Inovasi Cerdas dalam Perencanaan Program

31
Plt. Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin menyampaikan KUA dan PPAS APBD Pariaman tahun 2021. (Diskominfo Pariaman)

Plt. Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD Tahun 2021, dihadapan sidang Paripurna DPRD Kota Pariaman, Senin (28/9/2020).

Mardison Mahyuddin menyampaikan, dokumen rancangan KUA dan PPAS APBD 2021 merupakan salah satu tahapan dari rangkaian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD 2021, yang terlebih dahulu disusun berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pariaman tahun 2021.

“Capaian kinerja makro Kota Pariaman dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan. Jika dilihat dari data BPS Sumatera Barat capaian kinerja indikator makro Pemerintah Kota Pariaman cukup baik,” ungkapnya.

Ia menyebut, capaian tersebut rata-rata berada di 5 sampai 7 besar. Ia berharap Kota Pariaman tahun depan bisa berada di posisi 3 atau 4 besar.

“Tentunya untuk mencapai hal ini tidak mudah. Perlu komitmen dan tekad yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyusun strategi yang tepat, dan inovasi yang cerdas dalam merencanakan sebuah program/kegiatan,” paparnya.

Lebih lanjut Mardison menerangkan dari plafon anggaran belanja yang diajukan pada rancangan KUA dan PAS APBD Tahun 2021 adalah dengan posisi defisit sebesar Rp15.990.647.391, yang berasal dari perkiraan sementara silpa tahun 2020 dan pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2020 adalah Rp 0 sehingga pembiayaan netto menjadi Rp 15.990.647.391 dan pembiayaan netto ini nantinya yang akan menutupi defisit tersebut.

Baca Juga:  Cuti Bersama, Warga Diminta untuk tak Berlibur

Untuk itu katanya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus saling mendukung agar tercapainya 7 prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Apalagi untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah yang terganggu oleh pandemi Covid-19.

Hal tersebut menurutnya, sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah, dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD KUA/PPAS serta APBD nantinya.

“Semoga apa yang disampaikan hari ini selanjutnya akan dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada pada lembaga yang terhormat dan bisa disetujui bersama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman sehingga dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan nantinya,” pungkasnya. (*)