ASN Pasbar Ikrarkan Netral dalam Pilkada

17
ilustrasi. (net)

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pasaman Barat berikrar untuk netral dalam pilkada mendatang. Pembacaan ikrar dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten Pasbar Yudesri diikuti seluruh kepala OPD, kabag, dan camat.

Ikrar berisikan tiga poin tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama ASN di lingkungan Pemkab Pasbar, di Hotel Gucci Simpang Empat, kemarin (5/10). Selain pembacaan ikrar, juga dilakukan penandatanganan fakta integritas juga dilakukan oleh Pjs Bupati Pasbar Hansastri dengan Ketua Bawaslu Pasbar Emra Patria.

Pjs Bupati Pasbar Hansastri mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran pilkada. Mengantisipasi ketidaktahuan ASN saat di lapangan yang nantinya bisa membuat kerugian bagi ASN tersebut.

“Pilkada bagi ASN bukan hal yang baru. Namun, jangan sampai kita mengekspresikan dukungan tersebut ke ruang publik. Cukup pilihan tersebut di dalam hati saja,” urai Hansastri.

Ia melanjutkan, ASN harus netral karena diamanahkan oleh rakyat untuk menggunakan fasilitas negara. Penggunaan fasilitas negara itu harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. “Memang berat, tetapi kita harus menahan diri. Kalau harus memberikan dukungan cukup di bilik suara saja, jangan di masa kampanye, jangan di media sosial,” pinta Hansastri.

Baca Juga:  Oknum ASN Dipolisikan terkait Buku Nikah Curian

Ia meminta kepada ASN untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dengan baik. Sehingga ASN tidak salah langkah berada di masyarakat. Karena, masyarakat saat ini sudah bisa melihat dengan teknologi yakni diabadikan dengan telepon. Sehingga, tindak tanduk ASN terlihat jelas di lapangan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pasbar Emra Patria mengatakan bahwa ASN diminta netral dalam Pilkada, karena sudah diatur oleh UU berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan beberapa aturan lain.

“Semua ketentuan tersebut sudah tertuang dalam undang-undang. Semua diperintahkan untuk netral mulai dari ASN, sampai walinagari. Hal yang sama juga berlaku bagi pegawai kontrak, THL yang menggunakan anggaran negara,” papar Emra Patria. (roy)