Koreksi/Hak Jawab Berita Padek.Jawapos.Com

68

Sambil memperkenalkan diri Kami selaku Advokat dan Penasehat Hukum Tetap dari PT. Agrowiratama yang beralamat di Spring Tower, 06 – 61, Jl. KL. Yos Sudarso, Tanjung Mulia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sepanjang data dan keterangan Klien Kami dengan ini menyampaikan Permohonan Hak Jawab dan Koreksi atas pemberitaan yang telah dimuat pada rnedia Siber/Online Padek.jawapos.com tertanggal 11 Desember dengan Judul berita “Masyarakat Adat Muara Kiawai Pasbar Minta Tinjau Ulang IUP di Lahan Ulayat” dan berita tertanggal 13 Desember 202l dengan judul “Buntut Dugaan Tindakan Wanprestasi, Tinjau Ulang IUP PT. Agrowiratama” yang telah merugikan Klien Kami dengan hak jawab dan koreksi sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar isi berita tuduhan yang disampaikan di dalam berita tersebut, sebab faktanya tidak ada tindakan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja terkait pembangunan kebun plasma masyarakat adat Nagari Muaro
Kiawai;

2. Bahwa faktanya tidak terbangunnya kebun plasma hingga saat ini dikarenakan masyarakat adat Nagari Muaro Kiawai tidak dapat menyediakan areal untuk pembangunan kebun plasma sesuai kesepakatan dalam Berita Acara Penyelesaian Plasma PT. Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Dati II Pasaman tertanggal 15 September 1998 yang pada pokoknya para pihak sepakat bahwa masyarakat adat Nagari Muaro Kiawai bersedia dibangunkan kebun plasma oleh Klien Kami seluas 10% dari luas lahan yang dikuasai/ditanami oleh Klien Kami yang berada di luar lahan yang selama ini dikuasai/ditanami oleh Klien Kami;

3. Bahwa faktanya telah dilakukan Telaah Kawasan Hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan terhadap lokasi perkebunan kelapa sawit Klien Kami di Kabupaten Pasaman Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh areal perkebunan Klien Kami berada di Luar Kawasan Hutan / berada di Areal Penggunaan
Lain (APL), hal ini dipertegas pula oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit PT. Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat seluas + 315 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau berada di luar Kawasan Hutan;

4. Bahwa tidak benar tuduhan adanya upaya tekanan kepada masyarakat adat oleh Klien Kami dengan mengatakan “jika Ninik Mamak menolak maka lahan tersebut akan diambil oleh negara dan masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa, sebab faktanya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 1991 tanah lokasi perkebunan Klien Kami yang terletak di Jorong Kartini, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumbar tersebut telah dilepaskan haknya oleh 9 (sembikan) Niniak Mamak kepada Negara untuk selanjutnya dikelola oleh Klien Kami;

5. Bahwa tidak benar tuduhan janji-janji Klien Kami tidak dituangkan dalam surat perjanjian atau kesepakatan, sebab faktanya pada tahun 2019 telah dilakukan pertemuan antara Klien Kami dengan Para Pihak Datuk Adat Muara Kiawai dan Pucuk Adat Muara Kiawai dan diperoleh kesepakatan sebagaimana tertuang Surat Kesepakatan Bersama Antara Para Datuk Adat Muara Kiawai dengan PT. Agrorviratama tertanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Para Datuk (Datuk Malenggang, Datuk Sati, Datuk Batuah dan Datuk Bongsu) menyatakan sepakat rnendukung pengurusan HGU PT. Agrowiratama seluas 315 Ha, mulai dari pemasangan patok/batas HGU Pengukuran Kadasteral, Rapat Risalah Panitia B sampai dengan terbitnya HGU;
b  Para Datuk sepakat bahwa PT Agrowiratama akan memberikan kompensasi sebanyak Rp200 juta  kepada masing-masing datuk (4 Datuk);
c. PT. Agrowiratama bersedia menbangun kebun plasma 20% dari luas lahan yang dapat diusahakan perusahaan dimana tanah untuk kebun plasma tersebut disediakan oleh masyarakat di luar dari 315 Ha yang dikuasai oleh perusahaan; Apabila di kemudian hari ada gangguan/hambatan/gugatan pihak lain atas lahan PT Agrowiratama yang akan dilakukan pengurusan HGU-nya tersebut maka Para Datuk wajiib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

6. Bahwa faktanya Klien Kami telah melaksanakan pembangunan kebun secara fisik di atas lahan yang diusahakan Klien Kami, dimana hal ini sesuai dengan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/308/Bup-Pasbar/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agrowiratama Kabupaten Pasaman Barat.

  1. Bahwa Klien Kami sangat keberatan atas pemberitaan tersebut sebab jelas-jelas pemberitaan tersebut tidak didasarkan fakta-fakta yang ada sehingga secara hukum patut diduga tindakan Pemberitaan tersebut dikategorikan sebagai pemberitaan palsu yang dengan sengaja dibuat agar tersiarnya berita tersebut dengan niat untuk menyerang dan merusak kehormatan dan nama baik Klien Kami dan patut diduga ada kepentingan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan atas pemberitaan tersebut.
  2. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka bersama ini Kami minta kepada Bapak agar memuat Hak Jawab dan disertai permintaan maaf secara berimbang dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal surat ini, sehingga hak dan kepentingan dari Klien Kami tidak dirugikan dan diharapkan pihak Bapak dapat membuat pemberitaan yang benar berdasarkan fakta dan data yang valid dan akurat dalam melaksanakan Pers Nasional dengan menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah, namun apabila hal ini tidak diindahkan maka dalam keadaan terpaksa Klien Kami akan melaporkan permasalahan ini kepada pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers yang mengatur bahwa : “Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rapiah) serta ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku.

Demikian hal ini Kami sampaikan atas kerja sama dan bantuan Bapak, Kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Penasehat Hukum Tetap PT Agrowiratama