Status Tanggap Darurat Belum Ditetapkan, Penanganan Banjir Dinilai Lambat

52
BUTUH PENANGANAN: Kondisi terkini di Aeknapak Kecamatan Ranahbatahan. Penanganan bencana oleh pemerintah setempat dinilai lambat.(IST)

Sejumlah pegiat yang peduli masalah sosial dan kebencanaan menilai penanganan kebencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal dan perlu perbaikan.

Baik itu dari sistem penanganan, pendanaan hingga penggantian personel pengendali.
Seperti dikatakan tokoh pemuda setempat yang saat ini menjadi pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Fahrizen.

Menurutnya, salah satu contoh buruknya pola penanganan bencana banjir hingga hari ketiga kejadian di Pasbar yakni, pemerintah daerah belum sama sekali menetapkan status tanggap darurat yang menjadi dasar penanganan selanjutnya.

“Patut dicatat setiap bencana akibat cuaca buruk yang terjadi, seluruhnya tidak pernah didahului dengan peringatan atau imbauan dari pejabat berwenang kepada masyarakat luas,” tegasnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, penanganan pada saat kejadian pun dinilai belum memenuhi standar prosedur ketetapan terkait kebencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PERKA-BNPB) yang merupakan regulasi turunan dari undang-undang tersebut, pihak pemerintahan didaerah wajib merencanakan operasi penanganan tanggap darurat serta menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

“Pada poin tersebut jika dibandingkan dengan fakta dan data setiap pemberitaan media massa, nyaris tidak ada satupun imbauan dan atau penyebaran informasi dilakukan oleh pejabat berwenang baik dalam hal penanganan maupun penyebarluasan informasi,” sesalnya.

Senada, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Laskar Nusa Bangsa (JLN) Sumbar Tengku Rusli BW, SH menilai kelambanan penanganan yang terjadi lebih disebabkan oleh ketidakmengertian oknum pejabat berwenang dalam memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing terkait kebencanaan.

“Pada muaranya tentu yang akan menerima imbas kekecewaan adalah bupati dan wakil bupati Pasaman Barat, jika ada anggapan di masyarakat pemimpin yang mereka harapkan bisa menjadi pelindung dan pengayom saat bencana melanda, tidak bisa menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab mereka selaku pimpinan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar bupati bersama wakil bupati Pasaman Barat tidak ragu-ragu menindak setiap oknum pejabat yang lalai atau sengaja melalaikan tugas dan tanggungjawabnya.

“Masalah kebencanaan bukanlah hal sepele dan tidak ada jaminan kejadian serupa tidak terulang lagi. Jika pemerintah gagal menyusun pemetaan dan atau salah menunjuk pejabat yang bertanggungjawab di bidang tersebut maka hampir dipastikan deretan panjang potret kerugian dan penderitaan yang dialami masyarakat akan terus bertambah tanpa penanganan yang tepat,” tutupnya.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat, Azhar, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya bersama pihak terkait lain baru akan melaksanakan rapat terkait bencana yang terjadi sejak tiga hari lalu.

“Kami baru akan membahas terkait tanggap darurat sekaligus langkah lanjut terkait bencana yang terjadi,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, pascabanjir yang menerjang sejumlah kawasan permukiman masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, telah menyisakan berbagai persoalan yang harus dituntaskan oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah itu secara berjenjang.

Seperti diungkapkan Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) setempat, Rida Warsa, berdasarkan laporan para relawan organisasi kemanusiaan tersebut, saat ini masyarakat terdampak bencana sangat membutuhkan ketersediaan logistik berikut peralatan hingga pakaian yang layak.

“Dalam musibah tersebut dilaporkan peralatan memasak, perabotan dan stok pakaian warga terdampak hanyut terbawa derasnya air,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Pasbar H Erianto turut prihatin atas warga yang terdampak banjir di beberapa kecamatan di Pasbar. Saat ini ia belum bisa ke lokasi bencana, karena saat kejadian itu hingga saat ini dia sedang berada di Padang Sidempuan, Sumut untuk keperluan keluarga.

Namun, ia berjanji setelah sampai di Kabupaten Pasbar, pihaknya akan turun ke lapangan melihat kondisi pascabanjir. Seperti diketahui, data yang dirilis BPBD Sumbar, banjir menghantam Kabupaten Pasaman Barat disebabkan meluapnya Sungai Batang Batahan dan menyebabkan banjir di Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Kinali.

Genangan air di pemukiman warga mencapai 1 meter. Jorong- jorong yang terdampak banjir yakni, Jorong Air Napal, Nagari Batahan. Ada 3 unit rumah rusak parah dan runtuh. 93 rumah lainnya terendam banjir. Sementara 30 Ha lahan pertanian warga terendam banjir.

Kemudian di Jorong Tamingbatahan, Nagari Batahan, 150 unit rumah terendam banjir, 25 Ha sawah terendam. Di Jorong Pasir Panjang Nagari Batahan, 1 unit jembatan gantung panjang hanyut terbawa arus sungai.

Banjir juga melanda Jorong Sawahmudik, Nagari Batahan, Jorong Koja Nagari, Kinali Dusun 4, Jorong Langgam, Nagari Kinali dan Jorong Jorong Padang Canduah Nagari Kinali. Di jorong-jorong tersebut saluran irigasi rusak. (roy)