JPU Nyatakan Surat Dakwaan AA Sah Formil Materil, PH Tetap pada Eksepsinya

59
Suasana persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Kamis (24/3/2022).

Sidang perkara AA (39) kasus penggelapan uang senilai Rp 2,5 miliar dalam perkara pidana nomor registrasi: 14/Pid.B/2022/PN.Lbs kembali digelar agenda penyampaian tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pukul 14.28 WIB, Kamis (24/3/2022).

Dalam sidang kali ini seperti biasa dipimpin oleh majelis hakim Misbahul Anwar, didampingi Kristin Jones M, dan Aulia Ali Reza selaku hakim anggota. Adapun Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Kasi BB, Alamsyah Budin, SH dan Debby Khristina, SH, MH.

Sementara Penasihat Hukum (PH) terdakwa yaitu Ilham, Muhammad Doni, Yuda Parulian serta Firdaus Tri Handoko, SH.

Jaksa penuntut Umum menyatakan surat dakwaannya sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP.

“Menolak Nota Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum terdakwa seluruhnya. Melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi,” ungkap JPU, Debby Khristina di persidangan.

Sementara, penasihat hukum terdakwa Ilham, Muhammad Doni, Yuda Parulian, serta Firdaus Tri Handoko, SH tetap bersikukuh terhadap eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut, terdakwa terlibat dalam kasus penggelapan uang senilai Rp2,5 miliar.

Menurut mereka, perkara terdakwa harusnya masuk dalam kasus perdata dan bukan pidana. “Perkara ini bukan pidana, namun perkara perdata,” ujar M Doni.

Kata M Donni lagi, perkara yang didakwakan oleh JPU dengan Reg.Perkara PDM-03/LSKPG/Eoh.2/02/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2022 lalu dengan nomor perkara No. 14/Pid.B/2022/PN.Lbs juga pernah dilaporkan ke Polres Pasaman dengan hasil gelar perkara di ruang Satreskrim Polres Pasaman.

“Dalam gelar perkara tersebut, bahwa perkara yang dilaporkan oleh H. MS masuk ke dalam hukum perdata bukan merupakan peristiwa Pidana dan pada saat itu juga sudah diterbitkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) oleh Satreskrim Polres Pasaman. Jadi uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu harus memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan,” terangnya.

Maka, selaku PH terdakwa, pihaknya berkeyakinan terhadap Surat Dakwaan JPU dengan Reg. Perkara: PDM-03/LSKPG/Eoh.2/02/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2022 lalu, dengan nomor perkara No. 14/Pid.B/2022/PN.Lbs, tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana secara Yuridis dan fakta yang sebenarnya, serta berkaitan dengan uraian secara lengkap.

“Kita menduga Surat Dakwaan JPU itu tidak memuat unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan atau unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian secara cermat dan jelas dan lengkap berkaitan unsur-unsur pasal 374 KUHP maupun unsur-unsur pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara : PDM-03/LSKPG/Eoh.2/02/2022, tanggal 25 Februari 2022, oleh JPU,” jelasnya.

Untuk itu kami meminta Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan Reg. Perkara,  PDM -03/LSKPG/Eoh.2/02/2022, tanggal 25 Februari 2022 yang telah disampaikan oleh JPU,  apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini.

Dia menambahkan, makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaan dan apakah perkara yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan.

Selain itu, keberatan mempunyai makna yaitu dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut, atau setidak-tidaknya sejak awal telah dapat dilihat warna yuridis yang profesional atau tidak dari JPU dalam meneliti dan menyimak kasus yang tertuang dalam dakwaan dengan Reg. Perkara: PDM-03/LSKPG/Eoh.2/02/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2022 lalu dengan nomor perkara No. 14/Pid.B/2022/PN.Lbs.

Sidang itupun dilanjutkan pada, Kamis (31/3) pekan depan yang beragendakan sidang putusan sela. (*)