Mantan Perangkat Nagari Dituntut 5 Tahun

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman menuntut mantan Ketua Kelompok Kerja (Pokja), Bujang Suryadi dan mantan Sekretaris Nagari Koto Kaciak, Amril, masing-masing lima tahun kurungan penjara. Tuntutan itu dibacakan saat sidang pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, kemarin.

Kedua terdakwa dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi terhadap kredit mikro Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Pasaman. Selain lima tahun kurungan penjara, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda  Rp 200 juta, subsider empat bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 10 juta, subsider hukuman pidana penjara selama dua bulan.

“Hal-hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasaman. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi,” kata JPU Therry Gutama Cs, saat membacakan amar tuntutannya.

JPU beralasan, kedua terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menanggapi tuntutan tersebut, kedua terdakwa mengajukan pleidoi (pembelaan) secara tertulis.  Sidang yang diketuai Yose Ana Rosalinda beranggotakan M. Takdir dan Zaleka memberikan kesempatan kepada terdakwa selama satu minggu. “Sidang ini kita lanjutkan pada tanggal 4 Mei mendatang,” kata Yose.

Dalam dakwaan JPU Therry cs disebutkan, tahun 2009 terdapat alokasi dana kredit mikro nagari, yang diperuntukkan untuk Nagari Koto Kaciak sebesar Rp 300 juta.  Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Pasaman tahun 2009 tersebut, bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan sifatnya bergilir.

Tak hanya itu, dana tersebut juga diperuntukkan untuk kegiatan Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Pasaman. Namun terdakwa Bujang Suryadi yang saat itu, mantan Ketua Pokja dan terdakwa Amril mantan Sekretaris Nagari, tidak melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana mestinya.

Atas perintah dari terdakwa Kamisur Hadi (berkas terpisah dalam kasus yang sama dan sudah divonis pengadilan), terdakwa Amril membuat proposal fiktif. Setelah dana tersebut cair, terdakwa Bujang Suryadi dan Amril pergi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Pasaman. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa Bujang Suryadi meminjamkan uang kepada terdakwa Kamisur Hadi. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 3 juta. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa Kamisur Hadi menginstruksikan untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa Bujang Suryadi dan Amril masing-masing Rp 10 juta. Lagi-lagi uang tersebut, untuk kepentingan kedua terdakwa dan kepentingan pribadi. Sedangkan sisanya dibagikan kepada masyarakat yang tidak berhak menerimanya.

Berdasar temuan dan penghitungan dari Badan Pengelolan Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian sebesar Rp 300 juta. Perbuatan terdakwa melanggar peraturan pemerintah dan memperkaya diri sendiri serta orang lain. (i)