Lamban Urus Korona, Pejabat Dinkes-BPBD Dimutasi

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi melantik para pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh, Selasa (31/3). (IST)

Pandemi virus korona (Covid-19) mulai memakan “korban” di Payakumbuh. Korbannya bukan warga yang terkena virus tersebut. Melainkan para pejabat di jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dinilai lambat dalam melakukan penyerapan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Para pejabat di jajaran Dinkes itu dimutasi oleh Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, Selasa sore (31/3). Kebijakan memutasi pejabat ini, tentu tidak populer bagi Riza Falepi. Meski, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 dinyatakan, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali dengan persetujuan menteri.

Riza Falepi sendiri dipastikan tidak dapat persetujuan menteri. Namun, demi keselamatan rakyat Payakumbuh dari ancaman virus korona yang kian hari kian menggurita, Riza Falepi berani ambil risiko, memutasi pejabat di jajaran Dinkes. Meski dengan keputusannya ini, Riza terancam tidak dapat mengikuti Pilgub Sumbar. Kecuali, kalau tahapan Pilgub nantinya juga bergeser.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Padang Ekspres, ada 10 pejabat di jajaran Dinkes Payakumbuh yang dilantik Riza Falepi, kemarin sore. Mereka adalah Wawan Sofianto sebagai Sekretaris Dinkes menggantikan Ibrahim yang dimutasi ke Dinkop UKM. Kemudian, Riza juga melantik Vivi Leswary sebagai Kabid Pelayanan Promosi Sumber Daya Kesehatan.

Selain Vivi, juga dilantik Asmarini sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kemudian, Romilda Velani sebagai Kasi Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya, Nydia Maya Putri sebagai Kasubag Program, Informasi dan Humas Dinkes. Berikutnya, Rini Desanty sebagai Kasubag Keuangan, Kepegawaian dan Umum Dinkes.

Selanjutnya, Riza Falepi juga melantik Hasanah Azera sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi. Bersamaan dengan Hasanah, juga dilantik tiga pejabat fungsional di RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh. Yakni, Fanny Orizia sebagai analisi kepegawaian pertama. Kemudian, Des Yetti Syahril dan Annisa Fransisa masing-masing sebagai dokter utama.

Selain melantik 10 pejabat di jajaran Dinkes itu, Riza Falepi juga melakukan mutasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kabid Kedarutan dan Logistik BPBD Payakumbuh sebelumnya, Atrimon, dimutasi menjadi Kabid Perlindungan Anak pada DP3A-P2KB.

Posisi yang ditinggal Atrimon di BPBD, kini ditempati Jasriyal yang sebelumnya Kasi Rekonstruksi. Sedangkan posisi Kasi Rekonstruksi, sejak kemarin, dijabat Fadhli Kurniawan yang sebelumnya Pelaksana pada Satpol PP Damkar. Selain itu, Riza juga melantik Sekretaris Kelurahan Ibuah Mery Handayani sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di BPBD, menggantikan Musmiral yang dimutasi menjadi Kasi Ops Satpol PP Damkar.

Tidak hanya di lingkungan BPBD, Riza Falepi juga menggelar mutasi di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) yang juga terkait dengan urusan penanganan Covid-19. Di mana, untuk posisi Sekretaris Dinsos, sejak kemarin dijabat oleh Dony Prayuda yang sebelumnya menjabat Sekretaris Diskop UKM. Kemudian, Riza ikut melantik Dinni Harti Utari sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial.

Di luar itu, pejabat yang dilantik Riza Falepi kemarin siang adalah Bode Arman sebagai Kabag Hukum. Sedangkan Kabag Hukum sebelumnya, Aznizenti, dilantik sebagai Sekretaris Disnakerprin mengisi posisi yang ditinggal Bode. Kemudian, juga dilantik Indah Lovesianda sebagai Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan, serta Herawaty sebagai Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan.

Disamping mereka, Riza juga melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon dua. Kedua pejabat itu adalah Dahler yang sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, bertukar posisi dengan Herlina yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Demi Penanganan Covid-19
Dalam siaran pers yang diterima Padang Ekspres dari Diskominfo Payakumbuh, Riza Falepi didampingi Wakil Wali Kota Erwin Yunaz dan Sekko Rida Ananda, mengakui jika pelantikan pejabat yang dilakukan Selasa sore (31/3), bertujuan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sebab, menurut Riza, pertempuran penyebaran Covid-19 sudah berlalu dua pekan, namun Pemko Payakumbuh masih belum bisa mengeksekusi anggaran. “Bagaimana harus bertempur, jika staf yang terkait tidak ada yang berjiwa tempur. Makanya, walau terasa pahit, kebijakan mutasi ini harus dilakukan. Saya harus mencari staf yang bisa bertempur dalam memerangi dan mencegah virus korona ini,” tegas Riza Falepi.

Namun, wali kota mengakui, jika ada di antara pejabat di Dinkes yang enggan ditunjuk sebagai PPK, PPTK dan staf keuangan lainnya. Karena, berdasarkan pengalaman, ada indikasi dalam situasi Pilkada ini, pihak-pihak tertentu yang ingin mencari peluang, mencurigai pejabat. “Dan itu sangat politis sekali, karena berbau pesanan,” sebut Riza.

Tapi, dampaknya apa yang terjadi, tegas walikota, pihaknya sulit melakukan pengadaan APD, obat-obatan, dan biaya operasi lainnya, hingga sekarang. “Masih untung, banyak pihak yang membantu operasional petugas di setiap posko tanggap darurat terkait Covid-19 ini. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik,” kata Riza Falepi.

Untuk itu, dalam usaha menyelamatkan rakyat Payakumbuh, Riza Falepi mengaku harus melakukan mutasi sejumlah pejabat di jajaran pemko. “Saya siap mengambil risiko terkait mutasi ini. Bagi Saya lebih baik tidak menjadi gubernur daripada rakyat saya banyak yang menjadi korban Covid-19 ini,” ungkap Riza. (frv)