Tiga Tempat Karantina ODP Korona Disiapkan

Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Payakumbuh Rida Ananda bersama Kapolres Payakubuh AKBP Dony Setiawan, meninjau tiga gedung yang disiapkan Pemko Payakumbuh sebagai tempat karantina ODP korona. (Fajar Rillah Vesky-Padang Ekspres)

Pemerintah Kota Payakumbuh menyiapkan tiga tempat karantina buat Orang Dalam Pengawasan (ODP) virus korona (Covid-19) yang tidak bisa melakukan isolasi secara mandiri. Ini diketahui Padang Ekspres setelah Sekko Payakumbuh Rida Ananda selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Kota Payakumbuh, mengunjungi ketiga tempat tersebut pada Kamis siang (2/4).

Ketiga tempat karantina ODP virus korona yang disiapkan Pemko Payakumbuh itu adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik Dinas Pendidikan Payakumbuh di Jalan Panglima Polim Nomor 31, Padang Tangah Payobada, Payakumbuh Timur. Kemudian, Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh milik Disnakertrans Sumbar di Jalan Kamboja Nomor 10, Subarangbatuang, Payakumbuh Barat, dan Balai Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan (BPPKH) milik Dinas Peternakan Sumbar di Jalan Pahlawan, Ibuah.

Rida Ananda mengunjungi ketiga tempat tersebut bersama Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan, Kabag Ops Kompol Basrial, Kapolsekta AKP Julianson, dan Kasat Intelkam Iptu Luhur Fachri Utomo. Selain mereka, juga ikut meninjau tempat tersebut, Kepala BPBD Yufnani Away, Kadis Kesehatan dr Bakhrizal, Kadisnaker Wal Asri, Kadis Pertanian Depi Sastra, dan Camat Payakumbuh Timur Irwan Suwandi.

Dari peninjauan yang dilakukan itu diketahui, SKB milik Disdik Payakumbuh di Padang Tangah Payobada memiliki 24 unit kamar dengan kondisi baik. Masing-masing kamar diperkirakan dapat diisi setidaknya 2 tempat tidur. Sedangkan BLK milik Disnakertrans Sumbar di Subarangatuang punya 16  ruangan dengan kondisi baik, dengan perkiraan masing-masing dapat diisi antara 2 hingga 4 unit tempat tidur.

Sementara, BPPKH milik Dinas Peternakan Sumbar di Ibuah, memiliki 25 unit kamar dengan kondisi baik, dengan perkirakan masing-masing dapat diisi 2  tempat tidur.
Menurut Rida Ananda, ketiga tempat ini sama-sama layak dijadikan tempat karantina ODP virus korona. “ODP ini kan ada kategorinya. Ada ODP ringan, sedang, dan berat. Nah, ODP yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri, nantinya akan kita karantina pada tempat ini. Ketiga tempat ini sama-sama layak. Namun, prioritas pertama kita adalah gedung peternakan atau gedung BPPKH Sumbar di Ibuah itu. Setelah itu, baru BLK dan SKB,” ujar Rida Ananda.

Ditanya Padang Ekspres apakah ada komplain dari masyarakat di ketiga tempat ini, terhadap rencana pembuatan fasilitas karantina untuk OPD virus korona? Rida Ananda menyebut, sejauh ini, komplain langsung belum ada. Namun diakui, memang ada masyarakat di sekitar SKB Padang Tangah Payobada yang mempertanyakan rencana pembuatan karantina ODP korona. “Tadi, kepada camat sudah kita minta untuk bisa memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk pemahaman, bahwa ODP itu bukanlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” kata Rida Ananda.

Sekadar diketahui, mereka yang masuk kategori ODP ini adalah orang yang mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat celcius atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Serta memiliki riwayat perjalanan ke negara atau daerah yang terjangkit Covid-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.

Sedangkan PDP adalah orang yang mengalami gejala demam tinggi lebih dari 38 derajat celcius atau ada riwayat demam, ISPA, pneumonia ringan hingga berat. Selain itu, juga memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif virus korona.

Kegiatan SKPD Dipangkas
Di sisi lain, Rida Ananda juga menjelaskan biaya untuk masyarakat atau ODP Covid-19 yang dikarantina di Payakumbuh. “Untuk biaya selama karantina itu, nantinya akan kita handle dengan menggunakan APBD Payakumbuh. Untuk itu, Pemko Payakumbuh telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran di kegiatan SKPD yang tidak mungkin dilaksanakan akibat dampak Covid-19 ini,” kata Rida Ananda.

Artinya, menurut Ananda, kegiatan SKPD akan ditunda dan diarahkan buat penanganan Covid-19. Selain kegiatan SKPD, perjalanan dinas kepala OPD juga dipangkas. Saat ini, Pemko sudah menyampaikan realokasi dan refocusing APBD kepada DPRD dalam bentuk Perwako (Peraturan Wali Kota). Mekanismenya, akan dilaporkan di perubahan anggaran.
“Jumlahnya (jumlah anggaran untuk penanganan korona, red), bisa jadi lebih dari Rp 7,5 miliar. Sebab, wabah Covid-19 ini, ada dampak sosial masyarakatnya. Apalagi kepada masyarakat miskin,” kata Rida Ananda.

Siapkan Beras
Pada bagian lain, Rida Ananda juga menjaslakan, pada bulan ini Pemko Payakumbuh akan memberikan beras kepada masyarakat miskin di luar jatah sembako dari PKH. Jumlah warga miskin yang akan dibantu beras ini sekitar 6.000 orang atau 15 persen dari jumlah penerima PKH yang mencapai 44 ribu orang. “Ada 6.000-an warga yang mendapat bantuan beras. Kita sudah mengetahui, bagaimana warga kita pendapatan berjualannya berkurang akibat Covid-19. Maka perkiraan kita, diberikan 9 kilogram per orang untuk kehidupannya selama sebulan,” kata Rida Ananda.

Ditambahkan, sekarang stok beras sebanyak 100 ton berada di Bulog, dan ada 23 ton cadangan pangan Kota Payakumbuh selama beberapa bulan. “Saat ini kebutuhan warga kita sedang dihitung oleh Dinas Sosial. Kita hanya memberikan kepada warga miskin yang kita sebutkan itu, ada sebanyak 6.000-an lah,” kata Sekko.

Selain menyiapkan beras dan cadangan pangan, Pemko Payakumbuh juga menyiapkan penggalangan sumbangan makanan siap saji bagi siapapun yang bertugas menangani Covid-19 di Payakumbuh. “Nanti akan ada edaran wali kota untuk penggalangan sumbangan dari ASN, warga, perantau, dan donatur lainnya. Bahkan gaji Sekko juga kita sisihkan untuk penanganan Covid-19. Sumbangan ini tidak mengikat dan sifatnya sukarela,” ujar Rida. (frv)