Pemko Payakumbuh gagal mempertahankan anugerah Adipura yang sudah 12 kali diperoleh kota ini. Dalam penilaian Adipura tahun 2022 yang diumumkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 di Jakarta, akhir Februari lalu, Payakumbuh cuma mendapat sertifikat Adipura.
Kinerja Pemko Payakumbuh dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tidak hanya kalah oleh Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang. Tapi, Payakumbuh juga sudah tertinggal jauh dari Batusangkar (Kabupaten Tanahdatar), Lubukbasung (Kabupaten Agam), Painan (Kabupaten Pesisir Selatan), bahkan Lubuksikaping (Kabupaten Pasaman), karena kota-kota ini justru bisa dapat anugerah Adipura.
Kondisi ini, membuat Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Payakumbuh, Rida Ananda, meradang. Informasi yang diperoleh Padang Ekspres, Rida bahkan tidak mau menghadiri puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Jakarta. Dan saat bersamaan, memilih mengikuti HPSN di tepian Batang Agam, Payakumbuh.
“Iya. Saya kecewa, Payakumbuh tidak dapat anugerah Adipura dan cuma dapat sertifikatnya. Makanya, saya sampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kalau cuma dapat sertifikat, buat apa kita pergi ke Jakarta. Saya utus saja Asisten untuk menjemputnya,” kata Rida Ananda saat dihubungi Padang Ekspres, Jumat lalu (3/5).
Rida yang melewati lebih dari separuh karirnya di Payakumbuh, membenarkan jika Payakumbuh sebelumnya sudah belasan kali dapat anugerah Adipura.
Karena anugerah Adipura itu pula, pada Juni 2010 lalu atau zaman kepemimpinan Wali Kota Josrizal Zain, dibangun tugu Adipura di jantung kota Payakumbuh, sebagai pengganti tugu gemar menabung yang dulunya juga dibangun karena Payakumbuh meraih Adipura untuk pertama kalinya pada zaman Wali Kota Muchtiar Muchtar.
“Iya, memang sudah belasan kali Payakumbuh dapat anugerah Adipura. Makanya, saya agak kecewa, kok tahun ini cuma dapat sertifikat Adipura. Saya sudah minta seluruh OPD terkait, mengevaluasi ini. Persoalan sampah dan persoalan lain yang terkait dengan kebersihan dan lingkungan hidup, tidak boleh luput dari perhatian kita. Disamping urusan stunting, kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi,” kata Rida Ananda.
Dari evaluasi sementara yang dilakukan Pemko Payakumbuh, menurut Rida Ananda, Payakumbuh gagal mempertahankan Piala Adipura, karena tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). Memang di Taratak, Padangkarambia, Payakumbuh Selatan, terdapat TPAS. Namun, statusnya adalah TPAS Regional Sumbar yang dikelola provinsi.
“Awalnya, TPAS di Taratak, Padangkarambia, Payakumbuh Selatan, ini memang milik Pemko Payakumbuh. Tapi kemudian, diserahkan ke provinsi. Menjadi, TPAS Regional Sumbar. Sekarang, TPAS Regional itu sudah melebihi kapasitas. Tidak lagi layak beroperasi tahun 2024,” kata Rida Ananda.
Persoalannya, kata Rida Ananda, jika tidak ada TPAS Regional Sumbar, kemana Payakumbuh akan membuang sampah.
“Jadi, Payakumbuh dan Bukittinggi itu, tidak dapat Adipura karena tidak punya TPAS yang memadai. Kita di Payakumbuh memang punya TPAS Regional Sumbar. Tapi, sudah kita serahkan ke provinsi. Dan itu pun, juga akan ditutup operasinya oleh Pemprov Sumbar, seperti surat yang sudah masuk ke kita,” kata Rida.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Payakumbuh Desmon Corina yang dikonfirmasi Padang Ekspres, Minggu (5/3) mengakui jika Payakumbuh tahun ini gagal mempertahankan Piala Adipura.
“Sebenarnya, kita di Payakumbuh, bukan sebelas kali dapat Adipura, tapi sudah 12 kali malah. Terakhir itu, tahun 2019. Sejak 2019, 2020, 2021, itu tak ada penilaian, karena pandemi Covid-19,” kata Desmon.
Mantan lurah terbaik Payakumbuh ini menyebut, sebenarnya pengelolaan lingkungan hidup di Payakumbuh, termasuk yang bagus. Cuma, permasalahannya, dalam penilaian Adipura, ada point penilaian TPAS.
“Kita, cuma punya TPAS regional. Kondisi terakhir, TPAS itu sudah overload. Mungkin pengelolaannya juga kurang baik. Sedangkan untuk kondisi yang lain, kita sebenarnya sudah oke,” kata Desmon.
Lantas, apa evaluasi yang akan dilakukan Pemko Payakumbuh terhadap ketiadaan TPAS ini? Menurut Desmon, jika TPAS akan tetap jadi masalah dalam penilaian adipura, Pemko Payakumbuh akan support keberadaan TPAS Regional Sumbar, dengan tenaga dari Payakumbuh.
“Memang, kita bersama daerah yang menggunakan TPAS Regional Sumbar, termasuk Bukittinggi, sudah memikirkan itu untuk ke depan. Dan sekarang, sedang proses pengeroyokan,” ujar Desmon Korina. (frv)
