Korban Covid-19 Terus Berguguran 

17
ilustrasi. (net)

Korban Covid-19 terus berguguran di Payakumbuh. Senin lalu (5/10), seorang warga Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Payakumbuh Barat, berinisial M, laki-laki 53 tahun, meninggal dunia di RSAM Bukittinggi, setelah dirujuk dari RSUD Adnaan WD Payakumbuh.

Sebelum meninggal, ayah tiga anak ini mengalami demam, badan lemas, nafas sesak, batuk, dan pilek. Berdasarkan hasil tes SWAB, Jumat (2/10), M positif terinfeksi Covid-19.
Sehingga, proses pemakaman M yang dalam KTP-nya berlamat di Kelurahan Parikrantang, Payakumbuh Barat, berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemakaman dilakukan Satgas Pencegahan Covid-19 dari RSUP Achmad Muchtar dan RSUD Adnaan WD, di bawah pengamanan Polresta, Polsek, Kodim 0306/50 Kota, Satpol PP dan BPBD Payakumbuh.

M yang berasal dari Tanjuang  Gadang Sungai Pinago ini, bukanlah satu-satunya korban Covid-19 yang meninggal dunia di Payakumbuh. Sebelumnya, seorang warga Koto Baru Payobasuang, Payakumbuh Timur, yang juga berinisial M, wanita 39 tahun, juga meninggal dunia di RSUD Rujukan Covid-19 karena positif terinfeksi Covid-19.

Sampai Rabu malam (7/10), warga Payakumbuh yang menjadi korban Covoid-19 sudah berjumlah 180 orang, berdasarkan data Satgas Pencegahan Covid-19 Sumbar. Dari 180 orang itu, dua orang meninggal dunia dan baru 106 orang yang sembuh. Sedangkan 72 orang, masih menjalani perawatan dan isolasi di berbagai tempat. Termasuk di Gedung Peternakan, Ibuah, Payakumbuh, yang dijadikan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh, dr Bakhrizal kepada Padang Ekspres menyebutkan, kasus positif Covid-19 ini akan terus bertambah, jika perilaku masyarakat masih belum berubah. “Jika prilaku kita masih belum berubah, masih sering tidak pakai masker, masih suka berkumpul di keramaian, tidak jaga jarak pisik, dan tidak membiasakan hidup bersih atau sehat, maka kasus positif Covid-19 ini akan terus bertambah,” kata Dr Bakhrizal.

Bakal Terapkan Sanksi
Di sisi lain, untuk mempercepat pemutusan mata rantai Covid-19, Pemko Payakumbuh akan menerapkan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan saat beraktifitas di luar rumah. Penerapan sanksi ini, menurut Kepala Satpol PP Damkar Payakumbuh, Devitra, dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Baca Juga:  Anggota DPRD Mentawai Positif Korona Dinyatakan Sembuh

Devitra menyebut, sebelum sanksi dalam Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang AKB ini diterapkan, Satpol PP sudah melakukan sosialisasi selama satu minggu. Selama sosialiasi ini, Satpol PP Damkar bersama lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas Pencegahan Covid-19, telah memberikan peringatan baik secara tertulis ataupun lisan kepada masyarakat yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Bagi masyarakat yang kedapatan tidak patuh, pada awalnya akan diberikan sanksi untuk bekerja sosial. Apabila tidak mau melakukan itu, masyarakat dibolehkan membayar denda maksimal Rp 250 ribu. Ketika didapati melanggar aturan berulang kali, maka sanksi terberat yang diterima masyarakat adalah dihukum dengan tindak pidana ringan (Tipiring),” kata Devitra.

Selain Satpol PP Damkar Payakumbuh, Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Sumbar Cepi Iskandar, bersama Kabiro Hukum Pemprov Sumbar  Ezeddin Zain, serta personel Satpol PP Sumbar dan Polda Sumbar, pada Rabu siang (7/10), juga menggelar sosialiasi Perda AKB di Payakumbuh. Dalam sosialisasi ini, juga ikut bergabung Wawako Payakumbuh Erwin Yunaz.

Menurut Erwin, Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) itu telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri pada 1 Oktober 2020. Perda ini secara efektif memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat beraktifitas di luar rumah.

“Peraturan ini kita langsung tindaklanjuti dan kita sosialisasikan jauh hari, agar nanti tidak ada yang tidak paham lagi, kalau aturan hukumnya sudah ada. Mari kita sama-sama berjuang, agar Covid-19 ini selesai,” kata Erwin Yunaz.

Sedangkan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Ezeddin Zain menyebut kehadiran Perda AKB ini dapat menumbuhkan budaya memakai masker dan budaya menegakkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat.

“Meskipun ada sanksi beragam bagi yang melanggar seperti sanksi kerja sosial, denda, bahkan kurungan. Namun kita berharap masyarakat jangan sampai tidak mentaati aturan. Aturan itu bukan untuk ditakuti tapi untuk ditaati,” ujar Ezeddin.

Ini juga disampaikan oleh Hakim PT Sumbar Cepi Iskandar. Menurut Cepi, untuk memutus mata rantai Covid-19, sudah dibentuk Satgas Pencegahan Covid dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, guna memudahkan monitoring dan evaluasi sejauh mana Perda dan aturan berjalan. (frv)