Bagian Organisasi Susun Peta Proses Bisnis

4
SOSIALISASI: Bimbingan Teknis terhadap Tim building Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemko Payakumbuh menghadirkan narasumber berkompeten dari Kemenpan-RB, Senin lalu (6/3).(IST)

Bagian Organisasi Setdako Payakumbuh, sedang menyusun peta proses bisnis Pemko Payakumbuh. Peta proses bisnis ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi, untuk menghasilkan kinerja sesuai dokumen rencana strategis dan rencana organisasi.

“Selama ini, birokrasi kerap dikonotasikan dengan kinerja yang rumit, struktur yang terlalu besar, tumpang tindih kewenangan, serta tidak adanya standar yang pasti. Makanya, Bagian Organisasi menyusun Peta Proses Bisnis untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi. Sesuai Permenpan Nomor 19 Tahun 2018,” kata Kabag Organisasi Setdako Payakumbuh David Bachri.

Saat ini, Bagian Organisasi sedang menggelar Bimbingan Teknis terhadap Tim building Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemko Payakumbuh. Bimtek ini menghadirkan narasumber berkompeten dari Kemenpan-RB.

Asisten III Setdako Payakumbuh Ifon Satria Chan yang membuka Bimtek itu Senin lalu (6/3), mengingatkan lima hal yang perlu dilakukan, dalam penyederhanaan birokrasi. Pertama, penyederhanaan birokrasi harus melibatkan kolaborasi berbagai pihak, utamanya pimpinan instansi.

“Kedua, kebijakan penghapusan jabatan struktural pada jabatan administrasi harus diikuti dengan perubahan atau penyesuaian proses bisnis. Ketiga, Penataan struktur organisasi pada kementerian, lembaga, dan daerah harus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan. Sehingga tidak terjadi duplikasi,” kata Ifon.

Baca Juga:  Curi Motor di Balaipanjang, Residivis Digaruk

Sedangkan keempat, menurut Ifon, tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya pada peralihan jabatan saja, namun harus menjadi perubahan mindset (pola pikir) terkait profesionalitas, kecepatan dan efisiensi kerja.

Dan kelima, Penyederhanaan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. (frv)