75 Persen ASN Kembali WFH, BUMN-Swasta Diminta Ikuti Aturan PPKM Level III

45
Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi.(IST)

Pemko Payakumbuh kembali menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) buat para pegawainya. Bahkan, sejak Senin siang (9/8), sebanyak 75 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Payakumbuh, sudah bekerja dari rumah. Hanya 25 persen yang bekerja di kantor atau Work From Office (WFO).

“Mulai hari ini (kemarin, red), hanya 25 persen ASN kita bekerja di kantor. Dengan kondisi ini, kami meminta masyarakat agar maklum. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) tetap berjalan, tapi aturan protokol kesehatannya kita perketat,” kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku kepada wartawan.

Riza Falepi menyebut, kebijakan kerja dari rumah atau WFH buat 75 persen ASN ini diambil Pemko Payakumbuh, karena sejak 26 Juli 2021, pemerintah sudah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III di 18 kabupaten/kota di Sumbar, termasuk Payakumbuh.

Dengan pemberlakukan PPKM Level III ini, maka sesuai Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 2021, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75 persen WFH dan 25 persen WFO, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Riza Falepi sendiri, mengaku sudah membuat Surat Edaran Nomor: 800/ ot /SE-WK-PYK/ Vn /2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dan Disiplin Protokol Kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Payakumbuh.

Surat edaran ini dibuat untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS Selama PPKM Berbasis Pada Masa Pandemi Covid-19. Meski 75 persen pegawai Pemko Payakumbuh bekerja dari rumah, namun Riza Falepi tetap memastikan, kebijakan ini tidak menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, pelayanan masih bisa dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan media internet. Selain itu, pegawai yang berurusan langsung dengan publik juga tetap bekerja.

Baca Juga:  SD Negeri 58 Payakumbuh Ikut Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih

“Untuk lurah, camat, dan wali kota, tetap bekerja 24 jam melayani masyarakat. Begitu pula perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 dan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Lingkungan Hidup,” kata Riza Falepi.

Khusus untuk pegawai kesehatan atau tenaga kesehatan, Riza Falepi meminta agar jam kerja tenaga kesehatan ini diatur k lebih efektif. “Mereka yang bekerja di puskesmas diatur shift dan waktu istirahatnya. Agar ada keterangan juga,” tukuk Riza.

Wali Kota dua periode ini berharap jangan sampai kasus positif Covid-19 di Payakumbuh naiknya tajam, tetapi harus landai. “Kesiapaan jumlah tenaga kesehatan dengan orang yang positif harus imbang. Ini tugas kita sebagai pemerintah menjaganya. Kasihan kita sudahlah lelah bekerja, berisiko pula terpapar Covid-19,” sebut Riza Falepi.

Mantan senator Sumbar di DPD-RI ini juga berharap, bagi warga Payakumbuh yang bekerja di luar Payakumbuh, agar melapor ke atasan masing-masing, untuk segera diberlakukan pula WFH. Karena mereka diwajibkan mematuhi aturan di Payakumbuh.

“Kalau bisa jangan berulang balik ke Payakumbuh, pulang sekali seminggu saja, atau langkah lainnya mereka setiap hari terpaksa harus di rapid untuk memastikan bebas dari terpapar virus korona,” kata Riza.

Riza juga menyayangkan, dengan kondisi saat ini, masih ada kantor-kantor BUMN dan swasta yang belum mematuhi surat edaran menteri perihal bekerja dari rumah. Padahal kondisinya sudah PPKM level 3.

“Kita melihat masih banyak kantor yang 100 persen pegawainya bekerja di kantor. Kita harap bisa mengikuti aturan yang ada. Karena memang, kondisi PPKM di Payakumbuh saat ini, sudah level III,” ujar Riza Falepi. (frv)