DPRD Payakumbuh Bikin Pansus Covid-19

Kantor DPRD Kota Payakumbuh.

DPRD Payakumbuh membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19 di kota ini. Ada tiga Pansus yang dibentuk DPRD Payakumbuh terkait dengan percepatan penanganan Covid-19.

Pansus I membidangi masalah kesehatan, diketuai Ahmad Zifal, dengan wakil ketua Suparman dan sekretaris Mesrawati. Pansus II membidangi dampak ekonomi dan sosial (eksos) akibat Covid-19, diketuai YB Dt Parmato Alam, dengan wakilnya Edwar DF dan sekretaris Yernita. Sedangkan Pansus III, membidangi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diketuai Wirman Putra Dt Mantiko Alam, dengan wakil ketua Sri Joko Purwanto, dan sekretaris Opet Nawawi.

Pansus II DPRD Payakumbuh yang membidangi dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19 pada Selasa (12/5), sudah menggelar rapat kerja dengan Dinas Sosial (Dinsos) Payakumbuh. Sebelum rapat kerja digelar, Wakil Ketua Pansus II Edwar Df mengaku, sempat mendengar cerita Kepala Dinas Sosial Payakumbuh, Idris yang mengaku sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

“Kadis Sosial Payakumbuh mundur karena tidak kuat dengan beban tugas dalam penanganan Covid-19, karena yang bukan Tupoksi Dinas Sosial juga dibebankan padanya,” kata Edwar Df dalam pesan yang dikirim lewat Whatsapp kepada wartawan Padang Ekspres, Selasa (12/5).

Saat dihubungi Padang Ekspres, Edwar Df menyebut, pengakuan Kadinsos mundur dari jabatannya itu, dia dengar langsung sebelum rapat kerja Pansus dengan Dinas Sosial. “Sangat disayangkan, di saat kritis benar. Kepala Dinas mundur. Tapi itukan hak beliau juga. Karena bukan tupoksinya lagi yang beliau kerjakan. Bantuan dampak Covid-19 di sektor koperasi dan UKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan pertanian, semuanya dibebankan ke Dinsos,” kata Edwar.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Payakumbuh, Idris yang dikonfirmasi Padang Ekspres lewat telepon genggamnya, mengaku tidak ada menyatakan mundur di gedung DPRD. “Besoklah (hari ini, red), kita ketemu ya Nak, di Balai Kota. Bapak belum bisa komentar sekarang,” kata Idris, tadi malam.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Payakumbuh, Yasrizal, yang dikonfirmasi Padang Ekspres secara terpisah, juga menyebut, jika Idris tidak ada mengajukan pengunduran diri sebagai Kadinsos. Namun, Idris memang mengajukan Masa Persiapan Pensiun (MPP). “Mengajukan masa persiapan pensiun ini kan boleh dilakukan ASN setahun sebelum pensiun. Jadi, ini bukan terkait dengan Covid-19,” kata Yasrizal.

Dorong Siapkan Kriteria

Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Payakumbuh, YB Dt Parmato Alam mengatakan, setelah Pansus II DPRD dan Dinas Sosial menggelar rapat pada Selasa siang (12/5), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerisan Sosial dan BLT dari Pemprov Sumbar untuk 12.000 KK terdampak Covid-19 di Payakumbuh, sudah mulai didistribusikan. Sebanyak 12.000 KK menerima uang tunai sebesar Rp. 600.000 perbulan selama 3 bulan lewat pos, sedangkan kalau lewat bank masuk ke rekening penerima bantuan.

Menurut Partamo Alam, seluruh BLT dari Kemensos dan BLT dari Pemprov Sumbar itu, pada Jumat (15/5), sudah selesai didistribusikan. “Hari ini (kemarin, red) sudah didistribusikan oleh Kemensos RI dan Pemprov Sumbar, itu sudah termasuk PKH, penerima bantuan sembako dan BDT serta non BDT yang didistribusikan atas data dari dinas sosial, yaitu sebanyak 12.000 KK,” kata Parmato Alam.

Mantan Ketua DPRD ini menyebut, setelah rapat dengan Dinas Sosial, Pansus yang dibentuk DPRD untuk mendorong dan mendukung penanganan Covid-19, akan rapat kembali dengan OPD terkait pada Rabu ini (13/5), mensinkronkan data yang akan diintervensi APBD Kota Payakumbuh lebih kurang 10 miliar rupiah.

“Data ini disandingkan dengan data provinsi dan pusat, sebelum lebaran bantuan BLT dari, APBD harusnya sudah bisa sampai ke masyarakat,” ungkap Dt. Parmato Alam.

Meski masih fluktuatif, diharapkan ada rumusan kriteria oleh pemerintah kota yang ditetapkan dalam sebuah keputusan wali kota, sehingga punya pijakan mendistribusikan bantuan dampak Covid-19. Pekerja seperti contohnya saja tukang ojek, seniman atau pemain organ tunggal, masyarakat yang memiliki warung minum, garin, guru honor, ibu kantin sekolah, dan pedagang yang terpaksa tutup akibat covid-19.

“Ada banyak lagi kriteria yang bisa dibantu dengan APBD Kota, dampak ekonomi segera dirumuskan Pemko, Pansus II mendorong sebelum lebaran APBD kota dicairkan. APBD mengatasi dampak ekonomi, tapi kalau dampak sosial sudah dibantu Bansos Pusat dan BLT Provinsi,” pungkas Parmato Alam. (frv)