Rumah Penerima Bansos di Payakumbuh Ditandai

Ilustrasi bantuan. (INTERNET)

Rumah warga Payakumbuh yang menerima segala bentuk bantuan sosial (bansos) dari pemerintah akibat dampak pandemi virus korona (Covid-19), bakal “ditandai” oleh pemerintah kota setempat. Penandaan warga penerima bansos korona itu akan dilakukan Pemko Payakumbuh dengan memasang label atau stiker di setiap rumah warga penerima bantuan.

Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku menyebut, ada lima jenis bantuan dari pemerintah yang akan dibagikan di tengah pandemi korona. Yaitu, bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial, dan BLT dari Kota Payakumbuh.

“Agar tak terjadi penerima ganda atau overlap, nantinya di rumah penerima akan dipasang stiker atau label, sesuai dengan jenis/asal bantuan yang diterimanya. Contohnya, warga yang sudah menerima bantuan lewat PKH, tak akan dapat BLT maupun BST lagi. Kita akan labeli, agar bantuan ini merata dan adil,” kata Riza Falepi.

Sebelumnya, agar bisa mendapatkan data yang terkonfirmasi dan valid dari pusat dan provinsi, Wali Kota telah melakukan rapat terbatas dengan camat dan lurah. Rapat yang digelar secara virtual itu berlangsung pada Sabtu (9/5) lalu.

“Sehubungan dengan kerumitan masalah pendataan yang kita terima saat ini bagi warga yang layak mendapat bantuan karena Covid-19 ini, maka kita harus bergerak dan gotong royong secara nonstop untuk menyelesaikan ini bersama,” ucap Riza Falepi dalam rapat tersebut.

Riza juga meminta warga apabila nanti namanya tidak masuk dalam penerima bantuan, sedang dirinya layak untuk dibantu maka dapat melaporkannya ke kelurahan setempat.

“Kita semua sekarang mendapatkan amanah yang sangat berat saat ini, di mana kita harus segera selesaikan persoalan dan musibah yang terjadi agar masyarakat kita tidak semakin jatuh karna dampak wabah ini,” kata Riza Falepi.

Tetapkan Lima Kriteria

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Payakumbuh, Ance Alfiando, menyebutkan, bahwa Wali Kota Payakumbuh Lurah bersama seluruh tim aplikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kelurahan, untuk melampirkan nama. Kemudian, melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap keluarga terdampak pandemi Covid-19, dengan lima kriteria.

Pertama, masyarakat yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI itu tidak mendapatkan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. Kedua, kelompok rentan lainnya keluarga miskin lansia penyandang disabilitas wanita rawan ekonomi yang tidak masuk dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial dan tidak mendapatkan program bantuan sosial PKH dan program sembako maupun program bansos lainnya.

Ketiga, pekerja sektor informal yang terdampak secara langsung akibat kebijakan pencegahan pandemik Covid-19. Seperti pedagang keliling pedagang kecil, sopir angkutan umum, pengemudi ojek, buruh dan pekerja yang diberhentikan atau dirumahkan atau sektor informal lainnya yang berdampak langsung kepada aktivitas ekonomi.

Keempat, masyarakat yang kembali pulang dari daerah lain, karena dampak kebijakan pemerintah setempat yang membatasi aktivitas sosial dan ekonomi dan menetap kembali di Kota Payakumbuh, dalam kurun waktu semenjak tanggap darurat Covid-19 diperlakukan. Kelima, Keluarga yang terdapat orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengobatan (PDP).

“Kalau masih ditemukan yang PKH dan sembako mendapatkan bantuan lain (menerima dobel), mohon pengertian masyarakat, agar mengembalikan BLT maupun Bansos tunai tersebut. Hak orang lain itu cuma tiga bulan saja, sedangkan sembako PKH itu bisa bertahun-tahun,” kata Ance. (frv)