Pertumbuhan Ekonomi Payakumbuh Anjlok 

12
ilustrasi. (net)

Gara-gara pandemi Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi (PE) Payakumbuh diperkirakan anjlok. Pertumbuhan ekonomi  Payakumbuh tahun 2020 ini diperkirakan hanya sebesar 1,18 persen dalam asumsi ekonomi sementara pada tahun 2019 adalah 5,92 persen.

Kondisi ini terungkap saat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Payakumbuh menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Rabu siang (14/10). Musrenbang yang digelar secara virtual ini terkait dengan rencana Pemko Payakumbuh mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Dalam musyawarah ini, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi diwakili Sekko Rida Ananda menyampaikan bahwa rencana perubahan RPJMD 2017-2022 sudah disiapkan Pemko Payakumbuh sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, untuk melaksanakan rencana ini, sudah digelar pula Forum Konsultasi Publik (FKP) pada 29 Juli lalu. Selain itu, juga sudah dilakukan pembahasan bersama DPRD Payakumbuh dan konsultasi dengan Pemprov Sumbar.

”Hasil pembahasan dengan DPRD Payakumbuh dan hasil konsultasi dengan Pemprov Sumbar ini, menghasilkan rancangan perubahan RPJMD yang kita bahas pada Musrenbang hari ini (kemarin, red),” kata Rida Ananda kepada para peserta Musrenbang. Termasuk, Ketua DPRD Hamdi Agus, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Bappeda Sumbar, Tim Pokja Pembuatan KLHS, Forum Kota Sehat, Forum Anak, Dewan Pendidikan, Bank Nagari dan LSM.

Rida Ananda menjelaskan, dokumen RPJMD periode 2017-2022 seyogianya sudah disusun pada awal kepemimpinan Riza Falepi-Erwin Yunaz. Namun dalam proses tahun berjalan, ditemukan ada beberapa kondisi yang berbeda dengan perencanaan yang sudah dirancang.

”Terlebih tahun 2020 ini kita dihadapkan pada situasi darurat penyebaran wabah virus korona, situasi ini juga berefek kepada proses pembangunan yang sudah kita rencanakan sebelumnya,” kata Rida.

Dia menyebutkan, sesuai Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka RPJMD Kota Payakumbuh dimungkinkan untuk dilakukan perubahan karena terjadi perubahan yang mendasar.  Mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Baca Juga:  Dua Orang Sembuh, Lima Positif Covid-19

”Kondisi saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil proyeksi provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 1,18 persen dalam asumsi ekonomi, sementara pada tahun 2019 adalah 5,92 persen,” papar Rida Ananda.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan Rida Ananda inilah, menurut  Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Ifon Satria Chan,  dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022. Perubahan itu tidak mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota. Namun hanya berkaitan dengan strategi dan arah kebijakan.

“Strategi dan arah kebijakan tahun 2021 s/d 2022 menyesuaikan dengan kondisi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Nomenklatur program tahun 2021 s/d 2022 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Indikator program pada nomenklatur yang baru disesuaikan dengan hasil pemetaan tanpa menghilangkan indikator yang lama,” kata Ifon Satria Chan.

Ifon juga menyebut, dalam rencana Perubahan RPJMD ini, juga dilakukan koreksi terhadap target IKU dan Indikator program yang terdampak Covid-19. “Kemudian, untuk struktur keuangan dalam RPJMD menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Sedangkan untuk isu strategis pada Bab IV ditambahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” kata Ifon.

Dia juga mengakui,  terjadi perubahan isu strategis RPJMD Kota Payakumbuh. Terutama pada isu kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, angka kemiskinan dan pengangguran, serta belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemenuhan infrastruktur. (frv)