IMB Jadi PBG, Pengurusan Agak Rumit

203
Ilustrasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).(NET)

Pemerintah pusat telah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditetapkan pada 2 Februari 2021.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meski IMB kini telah berganti dengan PGB yang diklaim lebih sederhana, namun prosedur pengurusan PBG, dikeluhkan masih agak rumit oleh sebagian masyarakat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Padahal, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku, punya komitmen yang sangat bagus, terkait dengan kemudahan dalam pemberizan segala jenis perizinan.
“Kita sayang dengan Pak Wali Kota Riza Falepi. Pak Wali Kota punya komitmen sangat bagus, dalam mempermudah segala jenis perizinan.

Dalam beberapa diskusi dengan kami, Pak Wali Kota menegaskan, beliau ingin perizinan dipermudah, agar investasi cepat tumbuh dan berkembang di daerah, sebagaimana juga atensi dari Presiden Joko Widodo. Hanya saja, semangat Pak Wali Kota tersebut, belum diikuti dengan kecepatan birokrasi.

Misalnya, dalam Pengurusan pengurusan Pajak BPHTB dan IMB yang kini berganti menjadi PBG, itu terasa masih rumit dan menjadi keresahan sebagian masyarakat,” kata Haji Desra, tokoh masyarakat Payakumbuh kepada Padang Ekspres, Kamis siang (16/9).

Terkait masih rumitnya pengurusan IMB yang berganti nama menjadi PGB ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) Harmayunis yang dikonformasi Padang Ekspres menyebutkan, prosedur pengurusan PGB sebagai pengganti IMB tidaklah rumit. Hanya saja, saat ini, aplikasi yang digunakan untuk pengurusan PGB tersebut, masih sering bermasalah.

Baca Juga:  Empat Sapi di Payakumbuh Positif PMK, Ternak Berasal dari Sijunjung

“Aturan tentang PGB ini kan masih baru. Aplikasinya juga masih baru. Aplikasinya itu dipakai tidak hanya oleh daerah kita, tapi juga oleh 500-an kota/kabupaten lain di Indonesia. Sehingga, saat diakses, itu sering bermasalah. Namun, pada intinya, kita siap untuk membantu masyarakat dalam pengurusan PGB. Kalau ada kendala, kita di Mall Pelayanan Publik siap untuk membantu,” kata Inyiak, panggilan akrab Harmayunis.

Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Payakumbuh yang juga terlibat dalam proses pengurusan PBG sebagai pengganti IMB, menyarankan masyarakat yang hendak mengurus PBG, berkonsultasi ke Klinik Jasa Konstruksi yang disiapkan Dinas PUPR. Saran ini disampaikan oleh Yulia Fitri, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan pada Dinas PUPR Payakumbuh.

Dalam siaran pers yang diterima Padang Ekspres dari Diskominfo Payakumbuh, Rabu lalu (15/9), Yulia Fitri mengatakan, untuk mengurus PBG, Pemko Payakumbuh memakai aplikasi SIMBG dari kementerian PUPR. Aplikasi yang dilaunching pada 2 Agustus 2021 lalu ini, bisa diaakses melalui aplikasi www.simbg.pu.go.id.

“Aplikasi ini akan terus mengalami perbaikan dan pengembangan sesuai masukan dari berbagai pemerintah daerah sebagai usernya. Apabila ada kendala, masyarakat juga bisa memanfaatkan klinik jasa konstruksi di kantor Dinas PUPR Payakumbuh. Di sini, masyarakat akan mendapatkan informasi dan solusi bagaimana mengurus PBG bila terkendala oleh beberapa masalah,” kata Yulia Fitri. (frv)