Sah, 12.107 KK Dapat Bansos APBD Payakumbuh

Wali Kota Riza Falepi menyalurkan bantuan paket sembako hasil badoncek ASN Payakumbuh.

Sebanyak 12.107 Kepala Keluarga (KK) di Kota Payakumbuh yang terdampak Covid-19, namun tidak dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos dan Pemprov Sumbar, dipastikan bakal menerima Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Payakumbuh. Kepastian ini diperoleh awak media setelah DPRD dan Pemko Payakumbuh menyepakati penetapan angka penerima Bansos tersebut dalam rapat kerja di DPRD, Jumat (15/5).

Rapat kerja dihadir Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, Ketua Pansus II DPRD yang membidangi dampak ekonomi dan dampak sosial akibat Covid-19 YB. Dt Parmato Alam. Kemudian, Wakil Ketua Pansus II Edward DF, Sekretaris Yernita, serta anggota Zainir dan Ahmad Ridha. Sedangkan dari Pemko Payakumbuh dihadiri Sekko Rida Ananda, Kadinsos Idris, Kepala Badan Keuangan Syafwal, dan sejumlah staf.

Sekko Rida Ananda yang dihubungi Sabtu (16/5), mengatakan, Pemko Payakumbuh memberikan apresiasi buat DPRD yang ikut menyetujui bansos dimaksud. Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, begitu diberitahu dengan kesepakatan itu, mengaku sangat senang.

Menurut wali kota, masyarakat yang terkena dampak ekonomi Covid-19, sangat banyak. “Tiap hari HP-nya tak pernah berhenti, menjawab warga yang minta bantuan, karena kurang makan. Makanya, dalam pendataan nanti, jangan sampai ada warga terdampak yang tak tercatat,” ingat Wako.

Dirinci Rida Ananda, di Kota Payakumbuh warga miskin yang terdata tercatat sekitar 44.000 KK lebih. Tiga puluh persen di antaranya, sudah beroleh bantuan dari Kemensos dan Provinsi melalui BLT. Mereka yang akan mendapat bantuan dari dana APBD, adalah warga Payakumbuh yang bena-benar terdampak ekonomi karena Covid-19.

“Contohnya, mereka yang tidak berjualan lagi di sekolah, akibat kebijakan sekolah ditutup, karena Covid-19. Lainnya, sopir angkot yang selama ini banyak mengantar anak sekolah,” kata Rida Ananda.

Ketua Pansus II YB Dt. Parmato Alam mengingatkan, agar lurah bertanggung jawab dalam pendataan. Kalau terjadi kekeliruan data, selesaikan secara musyawarah mufakat. “Lakukan pendataan, sesuai dengan indikator yang jelas. Ingat psikologis masyarakat sudah sangat sensitif. Mereka ingin bantuan segera didistribusikan,” kata Parmato Alam.

Nada yang sama juga disampaikan Ahmad Ridha. Anggota Pansus II dari Nasdem ini meminta lurah terbuka dalam pendataan. Jangan sampai terjadi gejolak dalam menjalani pendataan, akibat tebang pilih.

Sekretaris Pansus II, Yernita mengatakan, dengan anggaran Rp 11,7 miliar yang disiapkan Pemko, cukup besar untuk memenuhi harapan penerima bansos. Ia meminta Pemko, dapat mengucurkan bantuan sesuai keinginan masyarakat.

Sementara itu, Edward DF dan koordinator pansus Harmen Faindal mengatakan, seyogyanya jumlah bantuan yang diberikan sama dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi. Tapi, jika anggaran kurang, pemberiannya jangan sampai jauh beda, atau mengurangi jumlah penerima.

Edward DF minta, kualitas bisa dikurangi, tapi tidak mengurangi kuantitas. Penerima tetap sebanyak yang disepakati. Meski jumlah uangnya tidak sama dengan yang diberikan pusat dan provinsi.

Di akhir rapat kerja, Pansus II DPRD Payuakumbuh juga mengingatkan, agar Sekko Rida Ananda mengawal pendataan penerima bansos yang bersumber dari APBD ini. Sehingga sebelum lebaran bantuan, bisa diserahkan kepada warga terkena dampak Covid-19. Dan dipastikan, tidak terjadi penerima ganda.

Sebelum rapat kerja itu digelar, DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) II yang membidangi dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19, telah meminta pendapat seluruh camat dan pimpinan perangkat daerah. Pendapat pihak eksekutif itu diminta pansus dalam acara rapat kerja selama dua hari, 13-14 Mei, dengan tetap menerapkan physical distancing. (frv)