Penerima Bantuan Kemensos atau Pemprov, tak Terima lagi Bantuan Pemko

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi. (Foto: Dok.RPG)

Jelang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumbar, Rabu (22/4/2020), pemerintah kabupaten dan kota mulai menuntaskan berbagai hal berkaitan kepentingan masyarakat selama pembatasan diberlakukan.

Salah satunya menuntaskan data penerima bantuan jaring pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak wabah Covid-19. Bantuan tersebut akan diberikan pada bulan April, Mei dan Juni.

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan untuk masyarakat yang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi, mereka tidak dapat lagi bantuan dari pemerintah kota.

“Yang berhak mendapat bantuan tersebut adalah masyarakat yang terdampak secara ekonomi dengan adanya Covid-19,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan camat, Riza juga menjelaskan, bantuan sosial bagi warga terdampak Covid terdiri dari tiga kategori. Yaitu dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Payakumbuh.

Warga penerima bantuan dari pemerintah pusat adalah warga yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang ada di Dinas Sosial, dan datanya sudah juga disampaikan sebelumnya ke masing-masing kelurahan. Bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga itu diberikan langsung kepada warga melalui kantor pos.

Warga penerima bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota adalah warga kurang mampu di luar data DTKS dan mereka terdampak langsung ekonominya akibat pandemi Covid-19. Mereka kesulitan pangan dan penghasilan jauh merosot. “Data ini sudah dihimpun dan diserahkan camat ke dinas terkait,” tukas wako dua periode itu.

Jika masih ada warga yang tercecer, wali kota meminta camat dan lurah mengusulkan secepatnya untuk diteruskan ke dinas terkait.

“Usulkan saja dulu, karena kuota belum ditentukan. Dengan catatan, mereka memang terdampak ekonominya, kesulitan pangan dan penghasilan jauh merosot,” pesan Riza.

Seluruh data tersebut dimintanya lengkap dengan nama, alamat dan nomor telepon/HP. “Ini menjadi pekerjaan tambahan kita untuk melengkapi nomor telepon atau HP yang bersangkutan. Nantinya wali kota atau sekda akan melakukan pengecekan terhadap warga tersebut,” ingatnya.(frv)