Pembongkaran Bangunan Stasiun Kereta Api Tanpa Izin

ilustrasi. (net)

Pembongkaran bagian depan bangunan bekas Stasiun Kereta Api Payakumbuh di kawasan Parikrantang, ternyata berlangsung tanpa izin alih fungsi bangunan dari Pemko Payakumbuh. Kondisi ini diakui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Payakumbuh, Muslim yang dihubungi Padang Ekspres, Senin malam (24/8).

Awalnya, Muslim mengaku tidak tahu jika bangunan bekas stasiun kereta api Payakumbuh yang berusia lebih dari satu abad dan dikelola PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) tersebut, saat ini dalam kondisi rusak dan hancur. Namun setelah melihat foto atau dokumentasi kondisi terkini, bangunan berusia lebih dari setengah abad itu berubah bentuk, baru Muslim terperanjat kaget.

“Besok (hari ini, red), anggota Uda (Abang), akan turun ke lapangan untuk mengecek. Karena kalau ada perubahan bentuk dan fungsi (bangunan), harus ada izinnya. Dan setahu Uda, memang tidak ada izin yang diajukan kepada kami ataupun kami keluarkan, terkait dengan bangunan bekas stasiun kereta api ini. Lagi pula bangunan itu kan bersejarah. Tidak bisa asal bongkar saja,” tegas Muslim.

Di sisi lain, kondisi bangunan bekas stasiun kereta api Payakumbuh yang sudah hancur dan rusak, terus menuai keprihatinan publik. Kemarin, sejarawan dari Unand, Dr Wannofi Samry, dan anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Payakumbuh, Yulfian Azrial, ikut berkomentar atas pembongkar bangunan bekas stasiun kereta api Payakumbuh.

Menurut Dr Wannofri Samry, Stasiun Kereta Api Payakumbuh dibangun di zaman Kolonial Belanda bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Padangpanjang-Payakumbuh. Sebagai sebuah warisan sejarah, stasiun ini, meski non-aktif, tapi tidak boleh dirubah bentuk asalnya. Sebab itu, Wannofri mendorong PT KAI mengelola bangunan ini sebagai sebuah museum.

Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Andalas (Unand), Padang ini juga menyebut, Payakumbuh sebagai sebuah kota yang terus berkembang, saat ini belum memiliki museum. Sebab itu, sudah saatnya Payakumbuh punya museum sejarah.

“Bangunan bekas stasiun kereta api ini bisa dimanfaatkan sebagai museum. Manfaatkan juga, gudang-gudang tua yang terlantar. Aset-aset yang ada jangan mubazir. Karena harus kita akui, Sumbar saat ini masih ketinggalan dalam pengembangan museum dan merawat aset-aset sejarah,” ulas Dr Wannofri Samry.

Hal senada disampaikan Yulfian Azrial. “Kita prihatin melihat kondisi bekas stasiun kereta api Payakumbuh yang rusak dan hancur. Di Sawahlunto, peninggalan seperti ini, malah sudah menjadi museum mantap. Di Payakumbuh yang katanya sarat sejarah dan tokoh penting nusantara, justru belum ada satu pun museum,” kata Yulfian Azrial yang bersama Noviyanti A tercatat sebagai penulis buku Museologi pertama di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Masyarakat Peduli Kereta Api Sumatera Barat (MPKAS), Yulnofrins Napilus, juga menyampaikan keprihatinannya atas pembongkaran stasiun kereta api Payuakumbuh. “Stasiun-stasiun lama tersebut harusnya dijaga dan dilestarikan. Karena itu aset PT KAI dan mungkin negara juga,” kata Nofrins kepada Muhammad Bayu, aktivis pemuda di Payakumbuh.

Senada dengan Nofrins, komunitas pencinta kereta api di Sumbar yang tergabung dalam Indonesian Railway Preservation Society (IRPS) wilayah Sumbar dan Riau, juga menyayangkan hancurnya bagian depan bekas stasiun kereta api Payakumbuh. “Itulah yang jadi masalah. Aset yang seharusnya menjadi heritage, malah dihancurkan. Ini perlu diusulkan agar bangunan tersebut direstorasi,” kata Adrian Zulfikar, anggota IRPS Wilayah Sumbar dan Riau.

Menurut Adrian Zulfikar, pembongkaran bagian depan bekas stasiun kereta api Payakumbuh itu bertolak belakang dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNaS) Tahun 2010-2030. Dalam RIPNas ini sudah termaktub adanya rencana untuk reaktivasi kereta api dari Payakumbuh sampai ke Limbanang. “Memang, nampaknya rencana ini akan terlaksana di akhir Ripnas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya bisa saja dipercepat, tergantung pada kegigihan Pemda dan masyarakat,” kata Adrian Zulfikar.

Baca Juga:  Ular Piton Dekati Pemukiman Warga

Selain bertolakbelakang dengan Ripnas 2010-2030, pembongkaran sebagian bangunan depan bekas Stasiun Kereta Api Pajakumbuh, diduga bertolakbelakang dengan semangat UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini dinyatakan, bahwa satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila mengandung enam hal.

Pertama, mengandung dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan. Kedua, berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit lima puluh tahun. Ketiga, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit lima puluh tahun. Keempat,  memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas. Kelima, memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya. Dan keenam, memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Dari enam syarat kawasan cagar budaya yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, bekas stasiun kereta api Payakumbuh memenuhi lima syarat atau syarat pertama sampai syarat kelima. Sebab itu pula, banyak pihak, menyayangkan adanya perusakan atau pembongkaran bagian depan bangunan tersebut.

Apalagi, dalam Pasal 66 UU Nomor 11 Tahun 2010 juga ditegaskan, bahwa setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Kemudian, setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Adapun sanksinya bagi perusak Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar. Sedangkan untuk pencuri Cagar Budaya sanksinya ialah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Sementara itu, Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, M Reza Fahlepi, yang kembali dikonfirmasi Padang Ekspres, Senin malam (24/8), menyebutkan, bahwa bangunan bekas stasiun kereta api Payakumbuh bukan dibongkar, tapi direnovasi dan akan dijadikan kantor aset PT KAI.

“Itu, informasi yang saya dapat, tidak dibongkar. Tapi mau direnovasi. Mau dibuat kantor aset dan tidak merubah bentuk dasarnya. Hanya direnovasi. Bangunan aslinya tetap. Tetap mengutamakan nilai-nilai sejarah di stasiun itu,” kata M Reza Fahlepi melalui saluran telpon genggamnya.

Di akhir wawancara, Padang Ekspres sempat menanyakan soal alih fungsi bangunan bekas stasiun kereta api Payakumbuh ini. “Berati, ada alih fungsi bangunan yang terjadi di bekas stasiun kereta api Payakumbuh,” begitu pertanyaan Padang Ekspres kepada Humas PT KAI ini. Reza pun menjawab, singkat. “Iya. Dijadikan kantor aset,” katanya.

Lantas, apakah alih fungsi bangunan PT KAI ini sudah mengantongi izin bangunan dari Pemko Payakumbuh? Reza belum bisa memastikannya. “Kalau untuk itu, ada unit yang bersangkutan. Saya coba konfirmasi dulu bagaimananya,” aku M Reza Fahlepi. (frv)