Bekas Stasiun Kereta Dibongkar untuk Toko

ilustrasi. (net)

Gonjang-ganjing seputar pembongkaran bagian depan bangunan bekas Stasiun Kereta Api Payakumbuh di Parikrantang, semakin menarik disimak. Ternyata, menurut versi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Payakumbuh yang melakukan penelusuran pada Selasa siang (25/8), bangunan berusia lebih dari satu abad itu beralih fungsi bukan untuk kantor PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), namun diduga kuat akan dijadikan toko oleh pihak yang menyewa kepada PT KAI.

“Sesuai dengan informasi yang berkembang, kami sudah memantau ke lapangan dan meminta agar kegiatan pembongkaran bangunan bekas stasiun kereta api itu dihentikan dulu. Kami juga sudah buat surat teguran. Bersamaan dengan itu, pihak penyewa atau pengontrak bangunan itu kepada PT KAI, pada Selasa siang (25/8), langsung datang ke kantor untuk mengurus izin,” kata Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Payakumbuh, Eka Diana Rilva, saat dikonfirmasi Padang Ekspres lewat saluran telepon genggam, kemarin sore.

Saat ditanya bukankah bangunan bekas stasiun kereta api itu menurut keterangan Humas PT KAI Divre II Sumbar dipugar untuk dijadikan kantor aset? Eka Diana Rilva yang mewakili Kepala Dinas PUPR Payakumbuh, Muslim (karena Muslim sedang mendampingi Wali Kota Riza Falepi untuk menerima penghargaan apresiasi praktik baik pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kategori penataan ruang, red), mengaku, tidak tahu dengan hal tersebut.

“Setahu kami, yang datang mengurus izin alih fungsi bangunan bekas stasiun kereta api itu bukan dari PT KAI, tapi dari pihak penyewa bangunan ke PT KAI. Pihak penyewa mengaku membuka bagian depan dinding bangunan bekas stasiun kereta, untuk dijadikan toko. Saya lupa pula, apa toko pakaian atau apa tadi. Tapi, katanya, dinding bekas bangunan stasiun kereta yang dibongkar itu akan dipasangi kaca nantinya,” kata Eka Diana Rilva.

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyebutkan, Dinas PUPR Payakumbuh menegur kegiatan pembongkaran bangunan bekas Stasiun Kereta Api Parikrantang, karena tidak ada izin alih fungsi bangunan, sebagaimana diamanatkan Perda Payakumbuh Tata Ruang dan Perwako tentang Pengendalian Bangunan. “Tadi itu (kemarin), kami juga sudah suruh, agar pekerjaan dihentikan. Kalau tetap diteruskan, karena tak ada izin, tahap selanjutnya, tentu akan disegel, karena sudah ada peringatan tertulis,” tegas Eka Diana Rilva.

Sebelum memberi teguran tertulis, Dinas PUPR Payakumbuh, menurut Eka, juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispapora). Kooordinasi dilakukan karena di Disparpora ada tim yang dibentuk untuk menginventarisir dan mengurus bangunan cagar budaya. “Bangunan bekas stasiun itu menurut tim dari Disparpora, memenuhi syarat menjadi bangunan cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu. Namun, untuk data lengkapnya, silahkan ditanya ke Disparpora,” ulas Eka Diana Rilva.

Baca Juga:  Anggota TNI-Polri Positif Covid-19

Sementara itu, Plt Kepala Disparpora Payakumbuh, Andiko Jumarel, belum berhasil dikonfirmasi Padang Ekspres. Dihubungi lewat telponya, Andiko tidak menyahut. Namun, menurut Sekretaris Disparpora Payakumbuh, Hadiatul Rahmad, yang dikontak secara terpisah, bangunan bekas stasiun kereta api itu memang terdata sebagai bangunan cagar budaya.

“Sudah ada suratnya dari Dinas PU dan sudah dijelaskan Disparpora, bahwa memang bangunan bekas stasiun kereta api itu terdata sebagai bangunan cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar. Namun, untuk teknisnya, hubungi Kepala Bidang Kebudayaan,” kata Ul Cress, panggilan top Hadiatul Rahmad.

Kepala Bidang Kebudayaan Disparpora Payakumbuh, Doni Saputra yang dikonfirmasi Padang Ekspres menyebutkan, bangunan bekas stasiun kereta api Payakumbuh memang belum ditetapkan Pemko Payakumbuh sebagai bangunan cagar budaya. Namun, bangunan berusia lebih satu abad, tersebut sudah diregistrasi oleh BPCB Batusangkar sebagai bangunan cagar budaya.

Ditanya apakah bangunan itu boleh dibongkar atau dialihfungsikan sebagaimana sudah terjadi sekarang. Menurut Doni Saputra, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201i, nantinya Disparpora sesegera mungkin akan menurunkan tenaga ahli dari BPCB Batusangkar. Kemudian, akan ada pula kajian akademis dan kajian tim cagar budaya Payakumbuh.

Sementara itu, Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, M Reza Fahlepi, belum berhasil dikonfirmasi kembali oleh Padang Ekspres pada Selasa malam (25/8). Dihubungi lewat nomor yang biasa digunakan, nomor tersebut tidak aktif. Namun, sehari sebelumnya atau Senin malam (24/8), Reza mengaku, bahwa bangunan bekas stasiun kereta api Payakumbuh bukan dibongkar, tapi direnovasi dan akan dijadikan kantor aset oleh PT KAI.

“Itu, informasi yang saya dapat, tidak dibongkar. Tapi mau direnovasi. Mau dibuat kantor aset dan tidak merubah bentuk dasarnya. Hanya direnovasi. Bangunan aslinya tetap. Tetap mengutamakan nilai-nilai sejarah di stasiun itu,” kata M Reza Fahlepi. Namun, Reza belum bisa memastikan, apakah alih fungsi bangunan PT KAI ini sudah mengantongi izin dari Pemko Payakumbuh. Kalau untuk itu, ada unit yang bersangkutan. Saya coba konfirmasi dulu bagaimananya,” aku M Reza Fahlepi. (frv)