Disdik Curhat, SMP Negeri Kurang Peminat

17

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMP di Kota Payakumbuh tahun 2021, memang sudah berakhir. Bahkan, sejak 12 Juli lalu, siswa sudah mulai belajar secara daring.

Hanya saja, tidak seluruh SMP negeri di Payakumbuh yang diminati oleh peserta didik baru. Malahan, ada sejumlah SMP negeri di Payakumbuh yang kekurangan peserta didik baru.

Kondisi masih adanya sejumlah SMP Negeri yang kurang peminat ini, diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh AH Agustion, dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD Payakumbuh, Senin siang (26/7).

Dalam rapat ini, Agustion yang didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Joni dan Kabid PTK Danil Devo, mengakui, jika saat ini masih ada sejumlah SMP Negeri yang kekurangan peserta didik baru. Seperti, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, dan SMPN 10.

Agustion memperkirakan, sekolah-sekolah negeri ini kurang diminati oleh peserta didik baru, bukan hanya karena tidak berjalannya sistem zonasi. Namun juga karena beralihnya minat masyarakat ke sekolah swasta berbasis islam terpadu, seperti ICBS, Raudhatul Jannah, dan SMP lain yang mengunggulkan program tertentu.

Selain faktor tersebut, Dinas Pendidikan Payakumbuh memperkirakan, jumlah peserta didik baru pada sejumlah SMP Negeri mengalami penurunan karena SMP Swasta dan Madrasah di bawah naungan Kemenag, lebih awal melakukan penerimaan peserta didik baru. Padahal, Dinas Pendidikan ingin PPDB ini serentak.

“Kami ingin, bagaimana PPDB serentak. Karena sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama membuka PPDB mendahului agenda yang dibuat Dinas Pendidikan. Untuk itu, kami minta DPRD bisa mencarikan solusinya,” kata Agustion kepada unsur pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Payakumbuh.

Agustion menyebut, untuk mengisi kekurangan siswa baru pada sejumlah SMP Negeri, telah diambil sejumlah kebijakan. Di antaranya, menampung anak didik baru dari luar daerah.

“Kita juga belum melihat Permendikbud sistem zonasi dibatasi wilayah. Siswa di Kabupaten Limapuluh Kota yang dekat dengan wilayah kota Payakumbuh, maka bisa ditampung. Dengan catatan siswa dalam zona wajib menjadi prioritas ditampung terlebih dulu,” kata Agustion.

Beberkan Proses PPDB.

Dalam rapat kerja dengan DPRD Payakumbuh, Agustion juga membeberkan kebijakan Dinas Pendidikan. Terutama dalam mendorong efektifitas zonasi sekolah berdasarkan dasar hukum sistem zonasi.

Baca Juga:  Sampai Akhir Hayat, Buya Syafii Maarif Masih Pikirkan Sumatera Barat

Yakni Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 Terkait Perubahan Atas Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Menurut Agustion, PDDB dengan sistem zonasi ini ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Sebab, sistem sekolah unggulan ini meraih kritikan karena beberapa siswa malah diterima di sekolah yang memiliki jarak yang lebih jauh ketimbang sekolah terdekat.

Untuk itu, menurut Agustion, diaturlah penerimaan peserta didik baru lewat empat jalur. Pertama, jalur zonasi bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zona yang telah ditetapkan.

Prioritas utama jalur zonasi adalah calon siswa yang rumahnya berada di RT yang sama dengan sekolah yang dituju. Sedangkan pada prioritas kedua, zonasi diperluas dengan RT irisan di sekitar sekolah berada atau masih satu RW dengan lokasi sekolah.

“Proporsi jalur masuk ini, untuk jalur zonasi SD minimal 70 persen dan SMP-SMA minimal 50 persen,” ujarnya.

Dia juga menyebut, PPDB dengan sistem zonasi atau lewat jalur zonasi ini, juga sistem zonasi menjawab tantangan bagaimana pemerintah memfasilitasi anak-anak didik warga setempat untuk mendapatkan hak mereka pendidikan 9 tahun.

Disamping juga untuk mengakomodir kesepakatan bersama antara peemerintah daerah dengan masyarakat pemilik tanah sekolah sebelumnya, agar mendahulukan menerima anak didik dari wilayah sekitar sekolah.

Setelah jalur zonasi ini, menurut Agustion, penerimaan peserta didik baru di Payakumbuh dilakukan dengan jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas.

Jalur afirmasi disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (misalnya penerima KIP).

“Adapun proporsi jalur masuk afirmasi untuk anak SD minimal adalah 15 persen dan anak SMP-SMA minimal 15 persen,” terang Agustion.

Sedangkan jalur ketiga PPDB di Payakumuh adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik. Pada jalur prestasi untuk anak SMP-SMA dapat menggunakan rapor dan juga prestasi akademik maupun non-akademik. (frv)