Komisi C DPRD Payakumbuh yang membidangi pendidikan, menjanjikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Payakumbuh, untuk membuka ruang rapat dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Payakumbuh.
Terutama sekali, untuk membahas bagaimana proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Payakumbuh pada tahun depan, dapat digelar serentak antara sekolah di bawah naungan Disdik dan sekolah di bawah naungan Kemenag.
“Kita akan memfasilitasi Disdik dalam melaksanakan rapat bersama Kemenag. Ada hal yang perlu disampaikan, terkait PPDB dan hal lainnya bersama unsur pendidikan di Payakumbuh. Pada intinya, kita akan terus mendorong bagaimana kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh terus meningkat,” kata Ketua Komisi C DPRD Payakumbuh Ahmad Zifal, dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, Senin siang (26/7).
Dalam rapat ini, DPRD bersama Dinas Pendidikan, memang membahas berbagai dilema yang muncul setelah proses PPBD tahun 2021 digelar. Seperti, masih banyaknya SMP negeri di Payakumbuh yang kekurangan peserta didik baru.
Padahal, Dinas Pendidikan sudah menerapkan sistem zonasi. Tapi, tetap saja masih ada SMP negeri yang kurang diminati oleh lulusan SD di sekitar SMP tersebut berada.
“Meski PPDB saat ini sudah melaksanakan zonasi, tapi banyak kepala sekolah mengeluhkan anak didik baru yang minim di sekolahnya. Kami ingin, hal ini kita carikan jalan keluarnya. Kalau tidak, tentu sulit sekolah negeri berkembang. Akhirnya tren sekolah negeri yang selama ini menjawab keinginan kebanyakan warga kurang mampu untuk bisa menyekolahkan anaknya bisa tergerus,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Payakumbuh Mesrawati.
Politisi PAN ini juga menyebut, penguatan SDM kepala sekolah perlu dilakukan. Sebab, Mesrawati melihat, masih ada sekolah yang belum punya kepala sekolah definitif karena kepala sekolah sebelumnya pensiun.
Padahal, banyak guru yang punya Nomor Unik Kepala Sekolah, syaratnya sudah cukup sesuai Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010.
“Kami harap, Dinas Pendidikan bisa selektif menunjuk kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah. Karena tanpa kepala sekolah, sekolah mendeg atau kurang efektif berjalan, karena di tangan kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk menggerakkan sekolah,” ujar Mesrawati.
Sementara, anggota Komisi C DPRD Payakumbuh dari Partai Demokrat, Fahlevi Mazni Dt Bandaro Nan Balidah, dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan juga menyampaikan, pentingnya dilakukan sinkronisasi antara Dinas Pendidikan dan Kementeri Agama, bagaimana PPDB bisa dilakukan serentak di Payakumbuh.
Kemudian, Fahlezi Mazni juga mendorong SMP negeri di Payakumbuh, terutama yang kekurangan peserta didik baru, membuat program-program unggulan, sehingga diminati kembali oleh masyarakat.
Selain itu, Fahlevi Mazni juga menyarankan kepada Dinas Pendidikan, bagaimana anak didik SD dan SMP yang baru masuk sekolah, bisa mengikuti sekolah tatap muka.
Karena sekarang masih suasana pandemi Covid-19, barangkali dapat diatur jadwal masuk peserta didik baru. Caranya, bisa dengan bershift. Minimal 2 atau 3 kali seminggu.
“Anak kelas 1 SD dan SMP, tentu ingin masuk sekolah, agar mereka mengenal lingkungan sekolahnya, sehingga tidak canggung saat nanti mereka PBM tatap muka bersama kakak-kakak kelasnya. Dinas bisa mengambil kebijakan khusus untuk itu,” ujar Fahlei Mazni.
Hal serupa disampaikan Suparman, anggota Komisi C DPRD Payakumbuh dari Fraksi PKS, Menurut Suparman, pada masa pandemi Covid-19 saat ini, Proses Belajar Mengajar masih dilakukan secara daring.
Agar proses belajar-mengajar dapat tetap efektif, sekolah perlu membuat inovasi-inovasi. Kemudian, Suparman juga menyarankan, agar ke depan, perlu membangun komitmen bersama bagaimana PPDB bisa dilaksanakan secara zonasi agar pelaksanaannya lebih baik.(frv)
