Setelah lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menyatakan dukungan untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, “bola” pembangunan tol trans Sumatera di kabupaten tersebut, kini berpindah ke Pemprov Sumbar.
Ini disampaikan oleh Wakil Komisaris Utama PT. Hutama Karya Indonesia, Lukman Edy, saat berdiskusi dengan Padang Ekspres di Warung Kopi 68, Pasar Payakumbuh, Jumat lalu (27/1).
“Saya sudah dapat laporan, soal pernyataan dukungan dari 5 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, terkait pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Kini, setelah dukungan itu, “bola”-nya tentu bergeser ke Pemprov Sumbar,” kata Lukman Edy yang didampingi tokoh muda Luak Limopuluah, Wahyudi Thamrin dan M Bayu Tullah Vesky.
Mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini menyebutkan, jika masalah kesepakatan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di wilayah Limapuluh Kota memang sudah selesai, maka laporannya harus cepat disampaikan pemerintah kabupaten kepada Pemprov Sumbar.
“Harus segera disampaikan ke Pemprov Sumbar karena ini kewenangan Bapak Gubernur. Setelah itu, tentu Pak Gubernur akan menerbitkan Penlok (Penetapan Lokasi),” kata Lukman Edy.
Mantan Sekjen PKB ini menambahkan, jika Penlok jalan tol Padang-Pekanbaru yang melewati Kabupaten Limapuluh Kota sudah ditetapkan oleh Gubernur Sumbar, maka selanjutnya, tentu akan masuk ke ranah teknis Dinas PUPR.
“Setelah itu, barulah turun Elman (Lembaga Manajemen Aset Negara) melakukan kajian. Dilanjutkan dengan turunnya KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan Konsultasi Publik,” kata Lukman Edy.
Pada intinya, menurut Lukman Edy, PT Hutama Karya Indonesia, sudah siap membiayai pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang melewati Kabupaten Limapuluh Kota.
“Dari sisi kami, selalu owner, tak masalah. Sudah siap dananya. Yang mengerjakan, untuk wilayah Limapuluh Kota, nantinya termasuk JICA (Japan International Cooperation Agency), terutama untuk pembangunan terowongan. Kalau dalam penggalian terowongan itu ditemukan kandungan mineral, tentu menjadi milik HK (Hutama Karya) nantinya,” seloroh Lukman Edy.
Dalam diskusi dengan awak media dan sejumlah tokoh Luak Limopuluah di Warung Kopi 68 Pasar Payakumbuh, Lukman Edy juga menceritakan proses pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang sudah berlangsung di wilayah Riau. Menurutnya, pembangunan jalan tol dari Pekanbaru ke Padang ini, sudah sampai ke Bangkinang.
“Tol Padang-Pekanbaru itu sudah sampai di Bangkinang. Karena di Sumbar tak juga jalan, maka dari Bangkinang juga dibangun jalan tol ke kawasan Muara Fajar. Harusnya, pembangunan tol sesi Muara Fajar-Kubang ini merupakan bagian dari pembangunan tol Pekanbaru-Rengat. Namun karena di Sumbar tak juga jalan, maka Muara Fajar-Kubang itu masuk dalam bagian pembangunan tol Pekanbaru-Pangkalan,” kata Lukman Edy.
Akibat perubahan ini, menurut Lukman Edy, tertundalah sekitar 20 kilometer pembangunan tol Pekanbaru-Pangkalan dan dipindahkan ke Muarafajar-Kubang. Dalam arti lain, jatah tol Padang-Pekanbaru di wilayah Sumbar sepanjang 20 kilometer sudah digeser ke Provinsi Riau, dengan nama ruas penambahan Muara Fajar-Kubang.
Terjadinya perubahan ini, menurut tokoh muda Luak Limopuluah Wahyudi Thamrin dan M Bayu Tullah Vesky, memang tak dapat diratapi pula.
“Soalnya, kita di Sumbar, terlalu lama mengeksekusi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Sehingga, 20 kilometer jatah yang seharusnya untuk Sumbar, sudah digeser ke Riau. Tapi mudah-mudahan, lambek lago kok lai ka Manang (lambat eksekusi mudah-mudahan menghasilkan kebaikan),” kata Wahyudi Thamrin.
Selepas berdiskusi dengan sejumlah tokoh muda Luak Limopuluah, Lukman Edy bersama rombongan juga bertemu dengan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo. Dalam pertemuan itu, Safaruddin menyebut, bahwa laporan dukungan dari lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota terkait pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, sudah diteruskan kepada Pemprov Sumbar.
Safaruddin menyebutkan, Pemkab bersama Forkopimda Limapuluh Kota, Kementerian PU, dan Pemprov Sumbar, akan mengawal pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan jalan tol. Sehingga semua nanti berjalan transparan, jelas dan mempertimbangkan aspirasi warga terdampak jalan tol.
“Semua hal teknis dan dampak sosial akan dikaji, ini yang akan kita kawal secara bersama. Kita berharap masyarakat selanjutnya jangan terpancing oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Kita butuh jalan agar pemasaran produk daerah efisien, kita butuh pengembangan pariwisata untuk menggerakkan ekonomi, dengan akses tol ke Sumbar arus manusia, jasa dan barang akan cepat ke wilayah kita dan sebaliknya,” kata Safar.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah kepada Padang Ekspres, 15 Januari 2023 lalu menjamin, pembangunan tol Padang-Pekanbaru-red), tidak akan merugikan Sumatera Barat.
“Dan saya jamin, pembangunan ini dalam rangka untuk kelancaran dan kemudian peningkatan ekonomi Sumatera Barat ke depan,” tegas Buya Mahyeldi. (frv)
