5.988 Anak Putus Sekolah di Pessel, Berasal dari Keluarga Miskin

26
Ilustrasi anak putus sekolah.(NET)

Cukup banyaknya anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin putus sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mendapat sorotan dari DPRD setempat.

Ketua DPRD Pessel, Ermizen mengatakan kemarin (28/2), berdasarkan data yang diterima dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang terhimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, di daerah itu terdapat 5.988 anak tidak bersekolah, dengan rata-rata umur dari 7-12 tahun dan 13-15 tahun atau tingkat SD dan SMP.

“Karena angkanya berada pada posisi 5.988 yang tidak bersekolah untuk tingkat SD dan SMP, maka ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ini saya tegaskan karena persoalan pendidikan masuk pada salah satu visi dan misi pemerintah daerah yang sekarang,” ungkapnya.

Dia berharap hal itu menjadi catatan penting pemerintah daerah, karena persoalan pendidikan itu juga masuk dalam program pemerintah seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten.

“Persoalan angka putus sekolah ini merupakan tanggung jawab bersama. Sebab kasus putus sekolah itu erat kaitannya dengan perekonomian. Jadi jangan hanya menganggap ini tanggung jawab Dinas Pendidikan. Sebab tanggung jawab Dinas Pendidikan itu lebih mengarah kepada peningkatan kualitas pengajaran, agar para tamatannya memiliki kompetisi dan daya saing yang tinggi,” ucapnya.

Baca Juga:  Pertahankan Pola Tanam Serentak, Minimalisir Serangan Hama

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pessel, Yudi Yos Elvin, ketika dihubungi kemarin (28/2) mengakui, berdasarkan catatan TNP2K, anak putus sekolah yang mencapai 5.988 orang itu memang berasal dari keluarga miskin.

“Mereka yang putus sekolah itu berdasarkan catatan TNP2K memang disebabkan oleh faktor kemiskinan,” ujarnya.

Menurut Elvin, tingginya angka anak putus sekolah di daerah itu membuat kualitas sumber daya manusia akan menjadi tidak mumpuni. “Mereka akan menjadi pewaris kemiskinan pada generasi berikutnya, yang pada akhirnya semakin sulit lepas dari jerat kemiskinan,” ucapnya.

Hal itu dikatakannya karena faktor pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sebab perekonomian itu akan meningkat bila kapasitas dan produktivitas kerja masyarakat bagus. Agar memiliki kapasitas dan produktivitas kerja yang bagus, maka pendidikanlah kunci utama yang harus mendapatkan perhatian,” timpalnya. (yon)