Bawaslu Pessel Matangkan Persiapan Songsong Pemilu-Pilkada Serentak 2024

17

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar rapat koordinasi penanganan pelanggaran dengan Polres Pessel, Kejaksaan Negeri Painan, dan stokeholder lainnya di ruang rapat Kantor Bawaslu Pessel, Kamis (2/6/2022).

Ikut hadir dalam rakor tersebut, Badan Kesbangpol Pesisir Selatan, BKPSDM, Satuan Pol PP dan Damkar, Kemenag Pesisir Selatan, serta wartawan.

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison menyampaikan, tujuan rakor digelar dalam rangka konsolidasi dengan stakeholders dan memantapkan strategi penanganan pelanggaran.

“Melalui rakor diharapkan peserta rapat dapat memberikan masukan dan langkah langkah strategis dalam memetakan serta menangani pelanggaran di pemilu mendatang,” katanya.

Ketua Bawaslu menyampaikan kembali data pelanggaran pemilu sebelumnya. Menurutnya pada Pemilu 2019 ada 12 dugaan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu Pessel. Dugaan pelanggaran tersebut bersumber dari 10 laporan dan 2 dua temuan.

Sedangkan pada Pilkada 2020 Bawaslu Pessel menangani tujuh dugaan pelanggaran dengan rincian, tiga bersumber dari laporan dan empat bersumber dari temuan.

Sesuai dengan regulasi, lanjutnya, jenis dugaan pelanggaran diklasifikasikan dalam empat kategori antara lain, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran hukum lainnya.

Baca Juga:  PMK Merebak! Permintaan Sapi Kurban Tetap Tinggi di Pessel!

Nurmaidi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pessel, menambahkan sumber dugaan pelanggaran itu terbagi dalam dua bentuk, pertama, laporan langsung dari warga negara yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu yang kemudian disebut laporan.

Kedua, hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran yang kemudian disebut dengan temuan.

Bawaslu Pessel juga berharap kepada masyarakat ikut serta menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Pessel.

“Mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas, merupakan tugas kita bersama. Untuk itu dari awal dilakukan konsolidasi dan koordinasi dengan stakeholder,” tutup Nurmaidi. (yon)