Semua pemerintahan nagari (pemnag) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) diminta supaya segera mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBnag). Ini agar pandemi Covid-19 yang belum mereda tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar lagi bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pessel, Zulkifli, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Nagari, Loli Novita, Rabu (2/3) di Painan.
Dikatakannya, pihaknya menargetkan penyaluran dana desa (DD) untuk nagari bisa tercapai sebesar 40 persen pada Maret 2022, dari total DD tahun 2022 ini sebesar Rp 161.021.565.000.
Dijelaskan, untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi kondisi perekonomian yang melesu akibat pandemi Covid-19, pemerintahan nagari dapat mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi melalui DD tersebut.
“Bentuk kegiatannya adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 40 persen, program ketahanan pangan sebesar 20 persen, dan penanggulangan Covid-19 sebesar 8 persen,” katanya.
Sedangkan sisanya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kesepakatan menurut ketentuan, termasuk penanganan gizi buruk dan pembangunan fisik lainnya bila memang diperlukan.
Kepada pemerintah nagari diminta untuk segera mengajukan APB Nagari, agar target penyaluran sebesar 40 persen di bulan Maret ini bisa tercapai. “Ini saya tegaskan karena hingga saat ini kucurannya masih nol persen,” katanya.
Ditambahkan lagi, pengajuan APB Nagari itu dilakukan kepada KPPN melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). “APB Nagari yang sudah diajukan itu selanjutnya diposting, sehingga bisa kita kunci berapa kebutuhan yang diajukan. Bila sudah memenuhi persyaratan, maka anggaran itu langsung ditransfer ke rekening nagari oleh KPPN,” ucapnya.
Sebagai fasilitator, pihaknya akan terus berupaya melakukan dorongan serta juga mendesak agar pemerintahan nagari tidak lalai. “Ini kita lakukan agar geliat ekonomi masyarakat melalui dana desa ini bisa terjadi. Termasuk juga di daerah ini,” terangnya.
Selain DD, anggaran untuk menunjang pelaksanaan kelancaran roda pemerintah nagari juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). “Tahun 2022 ini alokasinya sebesar Rp 79.703.391.600 pula, yang peruntukkannya adalah pada 182 nagari. Dari jumlah itu, sehingga totalnya mencapai Rp 240,7 miliar,” tutupnya. (yon)
