Jangan Ada Curiga! Pendataan BLT DD Harus Transparan

20
Zulkifli

Pemerintah nagari diminta menyalurkan secara transparan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang bersumber dari dana desa (DD). Ini guna menghindari kecurigaan masyarakat serta berjalan aman dan lancar.

Transparan BLT DD itu bukan saja saat penyaluran, tapi juga ketika dilakukan pendataan supaya ada saran dan masukan dari masyarakat kalau ada kekeliruan.  Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pesisir Selatan (Pessel), Zulkifli, terkait masuknya triwulan ketiga tahun 2022.

“Transparan merupakan kata kunci bagi pemerintah nagari, sehingga saat monitoring, evaluasi dan inspeksi yang dilakukan oleh pihak berwenang, semuanya dapat dilalui dengan aman dan lancar,” katanya.

Dijelaskan, pendataan penerima BLT DD dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara transparan agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Selain transparan, penyaluran BLT DD juga tidak boleh ada pemotongan. BLT DD disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai aturan yang berlaku.

“Sedangkan perangkat pemerintah nagari, masyarakat penerima manfaat PKH dan Bantuan Pangan Tunai, tidak boleh menerima BLT DD. Makanya perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif,” ingatnya.

Baca Juga:  Tampung Masukan, Bawaslu Pessel Dirikan Posko Pengaduan Masyarakat

Dia juga menjelaskan, terkait penyaluran BLT DD bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 itu, pihaknya juga membuka pos pengaduan. “Pos pengaduan itu bertujuan untuk merespons dan menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak, jika terjadi penyimpangan penyaluran BLT DD,” jelasnya.

Disebutkan, pandemi Covid-19 yang hingga kini belum mereda di Indonesia mengakibatkan banyak masyarakat yang merasakan dampaknya.

Sehingga memerlukan upaya pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos), mulai dari tingkat pusat melalui kementerian terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari.

“Penyaluran yang sudah melalui evaluasi pada triwulan I dan triwulan II yang sudah berlalu sebesar Rp 300 ribu per bulan itu, setidaknya dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di daerah ini,”  tutupnya. (yon)