Baru 11 OPD yang Ajukan Pelelangan, Segini Nilai Kontrak Lelang di Pessel!

79
Damel Van Wanda, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekdakab Pessel.(IST)

Kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek fisik yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), akan memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi masyarakat.

Dampak positif itu juga akan dialami oleh Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang hingga saat ini memang masih menjadikan APBD sebagai andalan masyarakat dalam menawarkan jasanya sebagai pelaksana. Sebab Pessel bukanlah daerah industri yang bisa dijadikan sebagai alternatif sumber pemasukan bagi masyarakatnya.

Karena sudah memasuki Semester II tahun 2022, maka kepada semua perangkat daerah ditegaskan agar segera menuntaskan atau mengajukan pelelangan semua rencana kegiatan yang sudah dianggarkan.

Demikian ditegaskan Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Sekdakab Pessel, Damel Van Wanda, kepada Padang Ekspres di ruang kerjanya kemarin (6/7).

“Sekarang sudah memasuki Semester II tahun anggaran 2022. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran pelaksanaan kegiatan terutama sekali sarana fisik tidak tuntas menjelang akhir. Maka kepada semua perangkat daerah diminta untuk segera mengajukan usulan pelelangan atau tender ke Unit Kegiatan Pelelangan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang terdapat di sekretariat kantor bupati ini,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa ketegasan itu sesuai dengan arahan pimpinan (bupati red) setiap kali ada pertemuan. Sebab hingga saat ini (kemarin red) memang masih ada beberapa kegiatan pada perangkat daerah yang belum masuk ke UKPBJ untuk dilakukan proses tender. Sementara sekarang sudah memasuki bulan ketujuh tahun 2022.

Baca Juga:  Pessel Perangi Stunting Melalui Pasan Mandeh

“Dari itu kepada perangkat daerah yang memiliki kegiatan tapi belum melakukan tender, diminta segera melaporkan dan mengajukan pelelangan kegiatannya. Sebab hingga saat ini dari 28 perangkat daerah yang ada, bari 11 perangkat daerah yang sudah mengajukan pelelangan,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa berdasarkan arahan bupati jika semua kegiatan yang sudah masuk ke dalam APBD tersebut selesai ditender, maka daerah itu akan segera pula bisa membahas perubahan APBD tahun 2022.

“Sebab gambaran berapa nominal atau angka yang tersisa setelah tender dilakukan sudah jelas,” ucapnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada sebanyak 83 paket kegiatan yang sudah masuk ke Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk dilakukan tender dari 11 perangkat daerah tersebut.

“Berdasarkan jumlah itu, sebanyak 60 paket diantaranya telah selesai ditender dan ditetapkan pemenangnya, dan masih tersisa sebanyak 23 paket lagi. Dari jumlah itu total nilai kontraknya Rp 114.167.745.268, dengan sisa tender dari penurunan penawaran sebesar Rp 9.523.461.947 pula,” jelasnya.

Ditambahkan lagi bahwa keterbukaan dan tidak diskriminatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.

“Informasikan kegiatan lelang kita lakukan dengan seluas-luasnya kepada publik melalui website resmi dan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau SPSE,” tutupnya. (yon)