Harga Gabah diPessel Anjlok, Petani Pertanyakan Peran Pemkab

Ilustrasi gabah.

Panen raya yang dinanti petani di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan memang telah datang. Namun, harga gabah terjun bebas seiring wabah korona saat ini. Petani berharap keberpihakan pemda dengan menyerap padi petani sebagai cadangan pangan.

Kondisi miris dijumpai petani, pasalnya harga gabah anjlok dari Rp 5.300 menjadi Rp 4.800 per kilogram. Seorang petani di Sutera, Iyun Kelek, 49, mengatakan walau harga gabah anjlok petani harus tetap menjual hasil panennya. “Padi kami dibeli 4.800 per kilogram. Turun jauh, tapi untuk bayar upah dan modal,” katanya.

Ketua Kelompok Tani atau Gapektan Batang Timbulun Teratak, Buskamil mengatakan, penurunan harga gabah disebabkan pandemi Covid-19 di daerahnya. Alhasil, lanjutnya, penghasilan panen raya kali ini di Kecamatan Sutera, tidak terlalu berpihak kepada petani. Selain dampak Covid-19 yang mempengaruhi harga gabah petani penurunan juga disebabkan adanya permainan harga oleh tengkulak atau tauke padi.

Idealnya, harga gabah kering panen (GKP) harus berada di kisaran Rp 5.000-5.500 per kilogram. Sementara Bulog selama ini juga tidak menyerap gabah petani sesuai dengan harga pasar. Kerjasama kelompok tani dengan Bulog tidak membuahkan hasil. Harga pembeliannya justru di bawah rerata harga tengkulak. Sebab, selama ini Bulog tidak pernah membeli harga beras di Pessel dengan harga komersil, namun masih berpatokkan pada harga pembelian pemerintah (HPP).

Menyikapi persoalan ini, selaku ketua kelompok tani dan masyarakat berharap, kehadiran pemerintah untuk membuat kebijakan yang mestinya berpihak kepada petani. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memperkirakan panen raya akan berlangsung April hingga Mei.

Diharapkan pemerintah dapat mengantisipasi jangan sampai harga gabah di tingkat petani jatuh di bawah harga pembelian pemerintah. “Hendaknya pemerintah daerah sesuai arahan Menteri Pertanian supaya mengantipasi dan melakukan stabilisasi harga jangan sampai harga gabah di bawah HPP,” ungkapnya.

Setahunya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan Permendag No. 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Permendag tersebut dikeluarkan pada 16 Maret dan berlaku mulai 19 Maret 2020.

Aturan itu menyebut HPP gabah kering panen (HPP GKP) di tingkat petani naik menjadi Rp 4.200 per kilogram dan di penggilingan menjadi Rp 4.250 per kilogram. HPP GKP juga naik menjadi Rp 5.250 per kilogram di tingkat penggilingan dan Rp 5.300 per kilogram di gudang Perum Bulog. Harga beras di gudang Bulog juga naik menjadi Rp 8.300 per kilogram.

Terpisah, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pesisir Selatan meminta pemerintah daerah menyerap padi petani untuk pemenuhan cadangan pangan pemerintah terkait bantuan Covid-19.

Wakil Ketua DPD KTNA Pessel Zul Yunifran menyebut, persoalan itu sudah lama disampaikan pada pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum ada respon. Menurutnya, jika diserahkan pada mekanisme pasar, harga diprediksi anjlok. Bahkan, kini harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani hanya di kisaran Rp 4.200 per kilogram. ”Tidak menguntungkan lagi bagi petani,” kata Zul Yunifran.

Diketahui, Pessel masa kini memasuki panen raya. Periode Januari-Maret 2020, produksi GKP tercatat sebesar 114.892,5 ton, dengan luas panen 22.751 hektere dari total 30.416 hektare luas tanam. Selain luas panen, peningkatan produksi itu juga berbanding lurus dengan naiknya tingkat produktivitas lahan, mencapai 5,8 ton per hektare, dari yang sebelumnya hanya sekitar 4,8 ton per hektare.

Dengan harga GKP yang hanya Rp 4.200 per kilogram dengan jenis beras sokan (kualitas premium), panen raya menjadi tidak berarti. Petani tidak bisa meningkatkan kualitas perekonomian keluarganya di tengah wabah Covid-19.

Sementara di lain sisi, harga pupuk, pestisida dan biaya produksi tidak turun, justru kian tinggi. “Artinya nilai tukar petani (NTP), khususnya sub-sektor tanaman pangan tetap rendah, karena harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan nyaris sama,” katanya.

Kepala Dinas Pangan Pessel Alfis Basir mengakui pemenuhan CPP untuk bantuan Covid-19, Pemkab memang membeli beras ke Bulog. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020. Selain itu, Pemkab juga tidak memiliki gudang untuk penyimpanan beras, apalagi dalam skala banyak. Pemkab juga tidak memiliki biaya perawatan.

”Sedangkan kapasitas lumbung pangan pangan pemerintah hanya sebesar 4 ton. Apalagi hingga kini belum ada instruksi dari bupati untuk merealisasikan bantuan Covid-19 tahap II,” katanya.

Dia meminta KTNA maupun kelompok tani agar memperkuat kerjasama dengan Bulog. Sebab, Bulog telah memiliki target serapan untuk masing-masing daerah di Indonesia. (deb)