Ribuan Warga Padati Rumah Bupati, Minta Penundaan Eksekusi

24
PENUNDAAN EKSEKUSI: Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, menemui massa untuk menyuruh pulang ke rumah masing-masing karena permohonan penundaan eksekusi hingga putusan PK keluar disepakati.(IST)

Ribuan masyarakat minta Bupati Pessel Rusma Yul Anwar agar tidak dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Karena desakan masyarakat itu, kejaksaan terpaksa menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang akan dilakukan kepada Bupati Pessel tersebut.

Hasil kesepakatan masyarakat dan Kepala Kejaksaan Negeri Painan, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Ketua DPC Gerindra Pessel itu, bakal dilakukan setelah putusan proses Peninjauan Kembali (PK) selesai.

Kejaksaan Negeri Pessel akan melakukan eksekusi terhadap Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, Kamis (8/7) karena tersandung kasus dugaan pengrusakan hutan mangrove, namun terhalang oleh ribuan simpatisan.

Ribuan masyarakat dari berbagai kecamatan di Pessel itu, terlihat sudah memadati rumah dinas bupati sejak Kamis (8/7) pagi. Irwandi, 48, salah seorang massa simpatisan mengaku kedatangannya ke rumah dinas itu adalah menolak Bupati Rusma Yul Anwar melaksanakan putusan pengadilan, terkait hasil PK kasus tersebut.


“Karena kami tahu bagaimana perjalanan kasus yang syarat dengan muatan politik ini, sehingga kami ingin tidak ada eksekusi. Kami ingin, Pessel tetap di bawah pemerintahan pak AN (Rusma Yul Anwar) sampai PK keluar,” ungkapnya.

Warga yang sebagian besar berasal dari emak-emak itu, juga meminta keadilan terkait kasus yang menjerat Rusma Yul Anwar dalam persoalan lingkungan hidup di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan tersebut.

Sehari sebelumnya, Rusma Yul Anwar, telah menyatakan segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang yang telah dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Padang dan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), terkait kasus lingkungan hidup yang menjeratnya.

Dalam putusan Pengadilan, Rusma sendiri divonis 1 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, subsidier 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 109 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Massa pendukung Rusma mempertanyakan persoalan lingkungan di Mandeh yang hanya menjerat Rusma Yul Anwar. Padahal ada pihak-pihak lain yang juga terlibat, tetapi tidak diproses hukum.

Berdasarkan hal itu, sehingga ribuan masyarakat berbondong-bondong memadati halaman rumah dinas bupati, agar Rusma tidak dieksekusi. Sehingga, Rusma dapat melanjutkan tugasnya sebagai kepala daerah dengan baik.

“Kami minta keadilan. Persoalan Mandeh banyak pihak lain yang belum diproses. Kami minta bupati kami tidak dieksekusi,” kata salah satu perwakilan massa saat berorasi.
Dalam orasi itu juga dikatakan bahwa Rusma Yul Anwar tidak mencuri dan tidak korupsi.

Baca Juga:  Bupati Launcing Bantuan PPKM dan BST

Untuk itu, mereka meminta para penegak hukum dapat mengambil pertimbangan.Karena mereka berharap tidak ada eksekusi terhadap Bupati Pessel, sehingga mereka tetap bertahan hingga pukul 16.30, atau setelah mendapat kepastian penundaan penahanan sampai putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut keluar.

Setelah melalui negosiasi yang panjang antara Kejari Pessel, Kapolres Pessel, Dandim 0311 Pessel, serta tokoh masyarakat Pessel Nasrul Abit, permintaan massa tersebut mendapat tanggapan positif dengan melakukan penundaan eksekusi hingga putusan PK keluar.

Untuk menenangkan situasi, Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, langsung menemui massa yang masih berkumpul dan menjelaskan bahwa melalui negosiasi itu, eksekusi akan dilakukan setelah hasil putusan PK keluar.

“Karena apa yang diharapkan masyarakat simpatisan sudah terpenuhi, sehingga saya meminta agar kita semua kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan tenang. Namun apapun keputusan hukum nantinya, kita harus bisa untuk menerima,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Pessel yang sudah memberikan dukungan moral terhadap dirinya dalam menghadapi persoalan hukum yang masih berjalan tersebut.

Sementara itu, di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Painan, ratusan anggota Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan dibantu personel Polda Sumbar, terlihat bersiaga.
Kepala Bagian Operasional Polres Pessel, Kompol Arsyal mengatakan, jumlah anggota kepolisian dalam pengamanan tersebut sebanyak 650 personel yang terdiri dari 450 dari Kepolisian, 50 dari TNI, dan 50 personel dari Satpol PP dan Damkar Pessel.

Polisi berjaga di beberapa titik penjagaan, seperti depan kantor Kejaksaaan dan persimpangan menuju kantor Kejari. Tak hanya itu, polisi juga memagari dengan kawat pengaman bagian depan kantor Kejari, serta juga dibantu menyiagakan dua ekor anjing pelacak (sniffer dog).

Sementara itu, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar Fadlul Asmi menyampaikan, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan sebagai jaksa eksekutor belum bisa melakukan eksekusi terhadap Bupati Rusma Yul Anwar. Hal ini, lanjutnya, lantaran situasi belum memungkinkan akibat banyaknya massa pendukung Rusma Yul Anwar sehingga berpotensi menimbulkan kerusuhan.

“Atas pertimbangan itu, (eksekusi) untuk sementara kita tangguhkan. Akan kita jadwalkan lagi,” ujarnya saat dihubungi Padang Ekspres, Kamis (8/7).(yon/idr)