Dorong Keterbukaan Informasi, PPID Pembantu di Pessel Diberi Anugerah

20

Komisi Informasi (KI) dilahirkan atas dasar UU Nomor 14 Tahun 2008 sebagai perwujudan hak konstitusi warga negara sebagaimana termaktub di Pasal 28 F UUD 1945.

Menerima dan memeriksa serta memutus sengketa informasi publik menjadi tugas utama KI. Namun, lebih utama lagi memastikan badan publik melaksanakan perintah UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi, Selasa (10/11/2020) di Painan Convention Center, Pesisir Selatan (Pessel).

Toaik, sapaan akrab Adrian hadir di Painan dalam rangka Anugerah Ketebukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tingkat Kabupaten Pessel.

Menurut Toaik membangun taat asas badan publik dalam mengelola dan melayani informasi publik sehingga masyarakat muda akses informasi bukan pekerjaan mudah.

“Awal Komisi Informasi Sumbar dibentuk, kita dianggap masyarakat sebagai juru penerang yang segala tahu. Padahal UU 14 Tahun 2008 bukan itu tujuannya. Komisi Informasi adalah lembaga pengawal keterbukaan informasi publik sekaligus supervisi dan koordunasi dengan badan publik dalam mengaplikasikan keterbukaan informasi publik,” ujar Toaik.

Maka, lanjut Toaik, untuk memasifkan keterbukaan informasi publik, KI Sumbar selain mengedukasi juga melakukan penguatan keterbukaan informasi publik badan publik dan publik.

“Dua tahun belakangan KI menggandeng jurnalis dan menginisiasi terbentuknya Forum Junalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) berbadan hukum, tidak abal-abal. FJKIP menjadi penyampai pesan masif tentang kerja dan kinerja KI Sumbar kepada masyarakat serta ikut mengawal badan publik yang tak terbuka,” ujar Adrian.

Adanya FJKIP Sumbar menginspirasi beberapa KI provinsi lainnya di Indonesia.

“Terakhir Komisi Informasi DI Yogyakarta dan pegiat informasi publik di Yogya salut kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan DPRD Sumbar yang mampu mengayomi kegiatan KI bersinergi dengan insan pers dan media. Terus terang tanpa wartawan KI Sumbar itu kerdil dan isu keterbukaan informasi publik di Sumbar pasti tidak menarik,” ujar Toaik.

Berdasarkan mesin pencarian google, kita Toaik juga terungkap bahwa pemberitaan begitu masif dipublikasi wartawan yang tergabung di FKJIP. Begitu juga beberapa badan publik yang  fokus memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di badan publik masing-masing di Sumbar juga ikut terekspose.

Baca Juga:  Sekjen Bawaslu RI Lantik Rinaldi Jadi Kepala Sekretariat Bawaslu Pessel

“Tidak perlu sebut, siapa badan publik yang hebat itu. Tapi dipastikan semua badan publik punya aturan internal untuk mengelola keterbukaan informasi publik di instansinya,” ujar Adrian.

PPID Utama sekaligus Kadis Kominfo Pessel Junedi menegaskan anugerah pemeringkatan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari program untuk memastikan Pessel tetap menjadi Kabupaten Informatif seperti penilaian KI Sumbar tahun 2019.

“Kita terus evaluasi diri. Adanya anugerah ini tentu memberikan rangsangan bagi PPID Pembantu di OPD Pessel, Kantor Camat dan wali nagari di Pessel,” kata Jupnedi.

Komisioner KI Sumbar Arif Yumardi sebagai tim penilaian keterbukaan informasi publik di Pessel mengatakan KI Sumbar tidak menargetkan sengketa informasi publik berjibun setiap tahun.

“Tapi menihilkan sengketa dan memastikan badan publik siap terbuka informasi publik,” ujar Arif.

Pjs Bupati Pessel Mardi memastikan keterbukaan informasi publik adalah kewajiban dan tugas semua badan publik. Untuk itu, pihaknya menggairahkan keterbukaan informasi di PPID pembantu yang dinilai bagus dengan memberikan anugerah.

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Adanya KI menjadi wadah untuk mengadu masyarakat jika ada badan publik yang tertutup informasinya. Untuk memastikan publik tahu prosedur memperoleh informasi dan pengaduan dan kategori informasi publik, ini juga bagian penting dari tugas Komisi Informasi Sumbar,” ujar Mardi.

Selain itu badan publik juga bisa berkoordinasi dengan KI dalam pengaturan pelayanan dan pengelolaan informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2008 jo Perki 1 Tahun 2010 dan  Perki Monev Nomor 5 Tahun 2016.

“Tapi sifatnya tidak menjadi alasan pembenar di persidangan Komisi Informasi karena majelis komisioner KI itu bekeja merdeka, mandiri dan profesional,” kata Toaik.(rel/esg)

Berikut Penerima

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pessel:

Kategori Perangkat Daerah OPD Terbaik :

1. RS M Zein Painan

2. Dinas Sosial PPPA

3. Dinas Dukcapil

4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5. Satpol PP

Kategori Kecamatan :

1. Air Pura

2. Kecamatan XI Tatusan

3. Ranah Ampek

4. Lunang

5. Lengayang

Kategori Nagari:

1. Lunang III

2. Kubu Tapan

3. Bunga Pasang Salido

4. Indrapura Utara

5. Tambang.