Dugaan Korupsi Dana Nagari, Oknum Walnag Ditahan

Wali Nagari Taratak Sakban ketika akan dilakukan penahanan oleh penyidik di kantor Kejari Pessel, kemarin. (IST)

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan (Pessel) akhirnya menahan oknum Wali Nagari (Walnag) Taratak, Kecamatan Sutera, Sakban.

Penahanan tersebut dilakukan seiring telah menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi senilai Rp 250 juta.
“Penahanan itu sudah dilakukan sejak Rabu (13/1) sore,” kata Kasubsi Ekonomi dan Keuangan Kejari Pessel, Rahmat Syarief, kemarin (14/1).

Katanya, penahanan dilakukan setelah penyidik dari Kejari Pessel melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi dana nagari tahun 2019. Nilai kerugian yang dialami oleh negara akibat perbuatan oknum wali nagari ini mencapai Rp 250 juta.

Dia menjelaskan sebelum berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang, tersangka terlebih dahulu dititipkan di Lapas Kelas II B Painan. “Penetapan sebagai tersangka pun sudah dilakukan sejak 7 Januari 2021 lalu. Tapi penahanan dengan cara dititipkan di LP kelas II B Painan, baru Rabu (13/1),” jelasnya.

Ia menjelaskan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum wali nagari itu terkait dugaan penyalahgunaan ADD dan dana DD tahun 2019 tentang pembangunan jalan Pinang Baliriak dengan nilai kerugian mencapai Rp 250 juta.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Pidsus Kejari Pessel terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran DD dan ADD yang dikelola oleh Nagari Taratak tahun 2019.

Nilai anggaran yang dilakukan penyelidikan itu sebesar Rp 464 juta.
“Dari nilai itu, sebesar Rp 250 juta yang digunakan untuk pembangunan jalan Pinang Balirik tidak bisa dipertanggung jawabkan serta ditemui banyak kejanggalan,” tuturnya.

Ditambahkannya, tersangka diduga melanggar primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 KUHPidana, Subsidiair, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 KUHP.

“Salah satu alasan penahanan tersangka, ya sesuai dengan undang-undang boleh kami tahan. Kalau subjektifnya sebagai penyidik, kami khawatir jangan sampai tersangka mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti,” tegasnya. (yon)

Previous articleMendesak Perbaikan Irigasi Banda Tangah Jebol
Next article16 Guru di Tanahdatar Positif Covid-19