Wacana Pemekaran Pessel Berkembang, DPRD Sumbar Lobi Pemerintah Pusat

7
Anggota Komisi I DPRD Sumbar Bakri Bakar.(IST)

Wacana pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus berkembang. Anggota Komisi I DPRD Sumbar Bakri Bakar, meminta seluruh unsur terkait untuk membantu menyukseskan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Renah Indojati.

Untuk sekarang kendalanya hanya terbentur moratorium Pemerintah Pusat, sedangkan secara fasilitas umum dan administrasi telah lengkap untuk menjadi kabupaten baru.

“Dalam setiap pertemuan pemerintah provinsi hingga pusat saya terus menyuarakan pentingnya kebutuhan pemekaran Renah Indojati, dengan adanya koordinasi antar pemerintahan bukan tidak mungkin Presiden membuka moratorium yang merupakan kewenangannya,” ujarnya, Selasa (14/9).

Secara geografis, Renah Indojati terletak di daerah selatan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Kondisi itu menyulitkan masyarakat setempat untuk mengurus persoalan administrasi yang bersifat kecil, seperti akta kependudukan atau pun KTP.

Mereka harus menempuh jarak ratusan kilometer untuk menuju pusat pemerintahan di Painan. “Pessel merupakan kabupaten yang terbesar dan terpadat penduduknya, untuk itu pemekaran akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah itu,” katanya.

Dia mengatakan, pada pemerintahan Bupati Hendrajoni telah dibangun beberapa fasilitas umum. Seperti pasar hingga rumah sakit di daerah itu. Jika pemekaran berhasil dilakukan maka Renah Indojati telah siap secara infrastruktur.

Secara persyaratan wilayah Indojati memiliki enam kecamatan, sedangkan minimal untuk menjadi DOB dibutuhkan lima kecamatan. “Secara keseluruhan tidak ada kendala, hanya moratorium saja,” katanya.

Seluruh unsur pemerintahan kabupaten (pemkab) yang terdiri dari pemkab dan DPRD kabupaten telah merekomendasikan ke DPRD provinsi bahkan gubernur.

Baca Juga:  Pembangunan Jalan Usaha Tani Taratak Dievaluasi

Diharapkan seluruhnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa dipertimbangkan presiden untuk mengeluarkan aturan pemekaran wilayah.

Renah Indojati memiliki potensi berbagai sektor, salah satunya adalah pertanian. Hasil sawit yang melimpah mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Baru-baru ini, pihaknya juga menyampaikan kebutuhan akan pemekaran Indojati kepada Anggota DPD RI Muslim M Yatim saat kunjungan kerja ke DPRD Sumbar, sejak tahun 2003 yang lalu pembentukan pemakaran DOB Renah Indojati memang telah masuk ke pusat, dan hal tersebut tinggal diarahkan saja DPD RI atau DPR RI.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Muslim M Yatim akan melakukan tinjauan lapangan bersama anggota DPD RI asal Pessel Alirman Sori, dokumen pemekaran daerah pada Pemerintah Pusat telah menumpuk.

Sebagi perwakilan Sumbar pihaknya akan memperjuangkan rencana pemekaran DOB Renah Indojati. “Kita akan agendakan untuk bertemu masyarakat Renah Indojati, semoga dengan hasil diskusi dengan melibatkan pejabat setempat bisa diakomodir oleh Presiden,” katanya.

Diketahui bersama, secara wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki garis pantai sepanjang 245 Km. Dengan jumlah kecamatan 15 dan 182 nagari, dengan pusat pemerintahan di Painan.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri juga mendukung upaya itu. Pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat. Agar moratorium DOB ini bisa dibuka.

“Beberapa kali kunjungan, sudah siap dimekarkan. Fasilitas pemerintahan sudah cukup. Jadi kita terus melobi Pemerintah Pusat,” katanya. (eko)