Hindari Salah Paham, Tata Objek Wisata Pantai Carocok Painan

42
Ket : Foto Masjid Samudera Ilahi (Masjid Terapung) Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan.(IST)

Viralnya penarikan retribusi karcis masuk terhadap masyarakat pengunjung wisata yang akan melaksanakan ibadah shalat ke Masjid Terapung Samudera Ilahi, Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) sejak beberapa hari terakhir, menimbulkan komentar beragam dari banyak kalangan masyarakat.

Semestinya hal itu tidak harus terjadi bila pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan pengaturan kawasan secara benar, terutama dalam menempatkan posisi pos penarikan retribusi bagi pengunjung yang akan memasuki kawasan wisata tersebut.

Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Pessel, Syafriadi SR, kepada Padang Ekspres Senin (16/5).

Dia menjelaskan bahwa kehadiran Masjid Terapung Samudera Ilahi yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 hingga menelan biaya sebesar Rp 27,5 miliar itu, tujuannya adalah untuk menambah daya tarik agar kunjungan wisata ke daerah itu semakin meningkat.

“Dengan banyaknya kunjungan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat pula. Sebab sebagai daerah yang memiliki pesona alam yang indah, Pessel bisa menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan PAD yang pada akhirnya akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Terkait video viral penarikan retribusi karcis sebesar Rp 5 ribu tersebut, semestinya tidak sampai terjadi bila dinas terkait melakukan penarikan retribusi karcis tersebut pada gerbang masuk yang dipermanenkan. Bukan dipindah-pindah seenaknya petugas sebagaimana saat ini,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa Masjid Terapung Samudera Ilahi itu berdiri dan menyatu di dalam kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Untuk sampai ke masjid tersebut, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan reklamasi pantai dengan luas mencapai 6 hektar.

“Dalam kawasan seluas 6 hektar itu sekarang telah dibangun berbagai fasilitas, seperti taman wisata, tempat bermain anak-anak dan gazebo-gazebo, pentas utama, kawasan parkir, serta juga lokasi berjualan bagi pedagang. Nah, karena berada di dalam kawasan, maka tidaklah salah jika pos penarikan retribusi itu dipindahkan di gerbang masuk yang menyatu dengan kawasan parkir. Bahkan bila ini diberlakukan sesuai dengan regulasi, akan bisa mendatangkan PAD yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Dia juga menambahkan agar lokasi parkir di Kawasan wisata Pantai Carocok Painan tersebut dikembalikan sesuai fungsinya. Sebab saat ini sebagian besar kawasan telah dialihfungsikan sebagai tempat berjualan bagi pedagang.

“Kondisi ini membuat parkir tidak lagi teratur, dan pengunjung terpaksa memarkir kendaraanya disepanjang pinggir jalan di Carocok Painan, dengan harga parkir yang diberlakukan oknum juga mencekik. Padahal bila dilakukan penataan, maka ratusan unit mobil akan bisa muat. Sebab lokasi untuk berjualan juga masih sangat luas pada posisi bagian arah selatan di kawasan tersebut,” jelasnya.

Terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pessel, Ermizen, ketika dihubungi juga menyarankan agar pos retribusi masuk kawasan wisata Carocok Painan tersebut tidak dipusatkan di depan Masjid Samudra Ilahi.

Dia juga berpendapat agar pos retribusi masuk kawasan wisata tersebut dipindahkan saja dari depan masjid itu. Sebab, hal itu akan menjadi kerancuan bagi pengunjung yang belum mengetahui fungsi dari pos tersebut.

“Bagusnya pos retribusi masuk kawasan wisata itu dipindahkan saja dari depan masjid itu agar tidak menimbulkan kerancuan bagi pengunjung yang belum mengetahui fungsi pos tersebut,” katanya.

Dia menyarankan pemerintah daerah atau melalui dinas terkait untuk membuat pos retribusi satu paket dengan pintu masuk yang dijaga oleh petugas Dinas Perhubungan di kawasan utama pintu masuk wisata Carocok Painan.

Bahkan sebut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bakal bisa bertambah jika dibuat sepaket di pintu utama masuk kawasan Carocok.

“Jadi, bisa di tempat semula atau dipindahkan ke pintu masuk utama dekat pos penjagaan pintu masuk petugas Dinas Perhubungan. Jadi bisa langsung satu paket dengan parkir. Malahan bisa bertambah PAD bagi Pessel,” ujarnya.

Melalui penerapan pola itu, maka Pemda juga tidak perlu cemas soal berkurang atau bertambahnya PAD melalui retribusi masuk kawasan wisata.

“Jika pengelolaannya terurus dengan baik dan maksimal, maka kebocoran PAD yang dikhawatirkan dapat ditekan,” ujarnya.

Sebelumnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pessel, telah menjelaskan yang berbayar adalah masuk kawasan wisata Carocok Painan, bukan masuk masjid.

“Yang berbayar itu masuk kawasan wisata Carocok Painan, bukan masuk masjid,” jelas, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wildan.

Pengunjung dengan tujuan wisata berbayar sebesar Rp 5 ribu per orang tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan viralnya masjid terapung yang dipenuhi ragam komentar pro dan kontra di media sosial Facebook, Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pessel, Mawardi Roska, angkat bicara dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memviralkan keberadaan masjid terapung tersebut.

Dia menjelaskan dengan viralnya masjid itu telah menjadi promosi gratis bagi Pessel.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang menanggapi dari berbagai cara pandang. Semuanya itu, sebut dia adalah masukan yang sangat berarti bagi pemerintah daerah.

Baca Juga:  Pessel Terapkan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital

“Dengan hal ini, membuka pintu untuk masuk ke persoalan yang sebenarnya. Yang penting diniatkan untuk memajukan Pasisie, dan kita minta ampun kepada Allah SWT jika ada terbesit sekecil apapun di hati untuk mengangkuhkan diri, menyalahkan apalagi “mengdosakan” seseorang, karena itu domainnya yang maha kuasa” jelasnya.

Secara rinci, Sekda Pessel juga menjelaskan 10 hal soal keberadaan kawasan objek wisata Pantai Carocok Painan.

1. Sebagian besar daratan/tanahnya adalah milik adat (kaum) dan hak milik sendiri, hanya tanah hasil reklamasi pantai (penimbunan laut) yang milik Pemda. Batu kereta, pasir pulau Cingkuak milik adat/kaum (kecuali tanah dalam ex benteng pulau Cingkuak milik negara). Tanah milik Pemda lainnya adalah jalan tembus dari jembatan batang Salido ke Carocok, dan jalan ke puncak bukit Langkisau.

2. Di atas reklamasi pantai/laut, telah dibangun beberapa fasilitas pendukung pariwisata (parkir, landmark pantai Carocok, tempat berdagang, dermaga pendaratan kapal wisata, jembatan di atas laut, pentas, Masjid Samudera Ilahi (masjid apung), pedestrian pantai (tempat berjalan kaki), lampu taman dan lampu high mast serta fasilitas lainnya.

3. Terhadap jasa yang disediakan ini, sesuai dengan regulasi yang ada, telah ditetapkan dengan Perda untuk tarif masuk kawasan wisata Pantai Carocok sebesar Rp 5000, per orang dan tarif angkutan kapal wisata dan alat sarpras bermain air milik pemda lainnya (sekarang kapal dan sarpras bermain air milik pemda tidak dioperasikan lagi).

4. Di atas tanah milik adat dan hak milik sendiri yang berada dalam kawasan ini, ada rumah penduduk dengan berbagai aktivitas, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat penyedia jasa pendukung pariwisata.

5. Antara tanah milik Pemda dan tanah milik masyarakat belum ada pagar (pagar dimaksudkan untuk menghilangkan akses masuk wisatawan yang ilegal), serta pintu masuk yang representatif sebagai objek wisata.

6. Semua pengunjung yang masuk dengan karcis, sejak 15 tahun lalu telah diasuransikan, begitu juga dengan penumpang dan ABK kapal wisata.

7. Para pedagang dan penyedia jasa pariwisata, baik di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan belum dipungut pajak, karena wisata harus mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat.

8. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemandu wisata, home stay, kuliner, kelompok perahu wisata, pedagang sudah ada dan dilakukan pelatihan guna peningkatan kapasitas (sering kali). Juga kepada kapal wisata kita berikan bantuan jaket pelampung bagi penumpang.

9. Kelembagaan dan manajemen pengelolaannya sampai saat ini masih melekat dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Kebersihan (Dinas Perkimtan LH), parkir dengan Dinas Perhubungan, Posko Kesehatan dengan Dinas Kesehatan, BPBD serta bantuan tenaga dari Polri dan TNI.

10. Perda tentang BUMD yang akan mengelolah objek wisata telah ada, tapi masih belum dilaksanakan, karena berbagai alasan dan pertimbangan teknis lapangan.

Terhadap isu viralnya pos retribusi di depan masjid terapung sebagai tempat penjualan tiket masuk kawasan wisata, Sekda mempertegas bahwa pemungutan karcis masuk objek wisata sebesar Rp 5000 per orang adalah amanah dari Perda.

“Tempat pemungutannya dekat masjid memang benar, dan ini kami memang menyadari dari awal akan mudah diplintir. Akan tetapi karena kondisi lapangan (yang mudah untuk mengarahkan pengunjung ke satu titik), karena banyaknya pintu masuk, serta target PAD dari sektor retribusi wisata Pantai Carocok Painan yang telah ditetapkan, dan harus ditunaikan Pemda-lah hal ini terjadi,” ujarnya.

Selain itu, Keluhan-keluhan pengunjung, baik di kawasan yang dikelola Pemda maupun yang dikelola pihak lainnya diakuinya memang banyak.

Kata dia, itu semua menjadi energi bagi Pemda untuk perbaikan kedepannya, dan berhadap untuk semua pihak secara proporsional.

Viralnya karcis masuk “masjid” tersebut sebut Sekda akan menjadi penasaran wisatawan lainnya untuk berkunjung.

“Dengan viral ini, mungkin saja banyak orang belum kenal, maka akan kenal dan penasaran untuk datang, membuktikan kebenaran isu tersebut. Karena untuk biaya promosi suatu produk adalah sangat besar dan Pemda belum mampu untuk membiayainya, maka dengan viralnya ini membantu Pemda mempromosikannya,” katanya.

Mawardi Roska, mengatakan terlepas dari kesan buruk atau baik terkait hal yang diviralkan itu, menurutnya, hal itu telah membranding kawasan wisata pantai Carocok.

“Alhasil, sedikit atau banyak orang akan penasaran untuk berkunjung,” jelasnya.

Kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumbar, Dr Sari Lenggogeni mengatakan, pihaknya belum turun langsung ke lapangan untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Apakah benar yang membayar itu masuk shalat atau di kawasan wisata.

“Kita akan kelapangan dulu. Kalau untuk area wisata jika diminta uang masuk, maka itu wajar saja. Tapi kalau untuk shalat namun membayar maka itulah yang salah,” jelasnya.

Dia mengatakan pungutan wisata berfungsi untuk retribusi daerah tersebut. Kalau posisi di kawasan wisata tersebut kebetulan ada masjid tentu tidak masalah.

“Kita berharap agar hal seperti ini tidak berlanjut, baik itu kesalahpahaman maupun lain hal sebagainya,” tekannya. (yon)